Bongkar Urut Kacang dalam Latih Guru

Pengamat pendidikan dari Universitas Paramadina Totok Amin Soefijanto mengungkapkan, untuk mendukung penghapusan ujian nasional (UN) menjadi asesmen kompetensi minimum dan survei karakter, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Anwar Makariem harus membongkar dua kebiasaan dalam pelatihan yang diadakan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Kebiasaan itu ialah formalitas isi dan penyampaian pelatihan tanpa mengukur pemahaman sebelum dan sesudah pelatih­an, serta pelatihan hanya kepada guru yang ditugaskan dan ditunjuk.

”Jangan lagi bimtek (pelatih­an) yang sifatnya administratif. Sekarang buka kesempatan kepada semua guru untuk mendaftarkan diri ke pelatihan. Ini membongkar kebiasaan urut kacang bahkan dalam pelatihan. Biasakan guru-guru kita dengan merit system dan proaktif untuk peningkatan kapasitas diri,” tandas Totok ketika dihubungi Media Indonesia, kemarin.

Kemendikbud, lanjut Totok, harus mulai menyosialisasikan asesmen pengganti serta yang paling penting ialah mengaitkan asesmen baru dengan pelatihan guru yang diselenggarakan.

Totok mengatakan UN bersifat high stake/berisiko besar dan hanya memiliki satu kali kesempatan sehingga mendorong semua proses pembelajaran mengarah pada ujian itu (learning to the test), termasuk bimbingan belajar. Di samping itu, Totok juga menilai UN membuat beberapa daerah dan sekolah mengha-lalkan segala cara agar nilai UN siswanya bagus.

”Ini moral hazard yang sangat masif dan membuat hasil UN tidak valid untuk mengukur kinerja proses­ pendidikan,” jelas Totok.

Daerah sepakat

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pulau Morotai Revi Dara menyambut positif keputusan Mendikbud. Menurutnya, pelaksanaan UN cukup memberatkan bagi siswa dan guru, khususnya di daerah terpencil. ”Kemampuan dan infrastruktur di Pulau Jawa sangat berbeda dengan kita di daerah perbatasan. Di daerah Indonesia Timur kan keterse-diaan guru juga beda, tapi standar kelulusan disamaratakan di seluruh Indonesia,” kata Revi kepada Media Indonesia, Minggu (15/12).

Revi menambahkan, sekolah dan pemerintah daerah selalu kesulitan setiap kali ada perubahan kebijakan. Untuk pemberlakuan kurikulum 2013 (K-13), misalnya, pihaknya membutuhkan waktu empat tahun untuk penyesuaian karena tidak adanya pelatihan yang memadai bagi tenaga pendidik.

Sejumlah pemerintah daerah juga mendukung penghapusan UN. Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo mengungkap-kan, sudah saatnya sistem pendidikan nasional berubah. Ia mengakui pelaksanaan UN memberatkan orangtua sekaligus murid.

”Sekarang ini kan temanya memerdekakan pendidikan,” ujarnya. Sementara itu, Wali Kota Tasikmalaya menyata-kan, dengan penghapusan UNI, sekolah lebih dapat fokus mempersiapkan pembentukan karakter siswa menghadapi Revolusi 4.0.

Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Bangka Belitung Muhammad Soleh mengharap asesmen sebagai pengganti UN diterapkan secara bertahap dan tidak seren­tak secara nasional. (RF/AD/Medcom.id/H-3)