Penanganan Tumpahan Minyak Pertamina Diambil Alih Pusat

PEMERINTAH pusat mengambil alih penanganan tumpahan minyak yang mencemari perairan Jawa Barat (Jabar) dan DKI Jakarta. Pencemaran itu bersumber dari kebocoran minyak PT Pertamina di Karawang, Jabar.

"Langkah antisipasi diserahkan pada tingkat nasional karena sudah gawat darurat nasional," kata Kepala Seksi Pengawasan dan Pengendalian Dampak Pencemaran Lingkungan dan Kebersihan Suku Dinas Lingkungan Hidup Jakarta Utara, Suparman, Jumat (2/8).

Menurut dia, instansi terkait di lintas provinsi diundang mengikuti rapat di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Mereka bakal membahas penanganan masalah ini.

Rapat, kata dia, juga diikuti jajaran Dinas Lingkungan Hidup, Badan Nasional Penanggulangan Bencana, Kementerian Kelautan dan Perikanan. Informasi seputar imbas pencemaran bakal diperdengarkan.

Baca juga: Pertamina Siap Bertanggung Jawab Penuh Atas Tumpahan Minyak

"BNPB sudah antisipasi, Kementerian Kelautan juga sudah turun tangan. Hari ini kita bahas dengan instansi terkait dari Bekasi, DKI, Karawang, akan dengar masukan daerah mana yang terkena dan antisipasinya bagaimana," jelas dia.

Pertemuan ini diharapkan bisa menghasilkan solusi efektif pencemaran laut. Suparman memastikan tumpahan minyak baru merambah perairan Karawang, Kabupaten Bekasi, dan Kepulauan Seribu.

"Sampai siang ini saya belum dengar laporan minyak itu mencemari perairan di Cilincing, Pademangan, maupun Penjaringan," jelas dia.

Langkah antisipasi agar pergerakan limbah minyak tidak tertutup angin mengarah ke perairan Jakarta Utara sudah dipersiapkan.

"Kami akan meminta instansi terkait memberikan solusi, bisa pengerahan alat canggih agar minyak ini tidak sampai ke wilayah kita," tekan dia. (OL-2)