Persoalan Sampah Tanggung Jawab Kita

Produksi sampah nasional pada tahun lalu mencapai 65,8 juta ton. Sampah organik berada di peringkat teratas sebesar 57%.

Persoalan sampah masih menjadi momok bagi dunia internasional, tak terkecuali Indonesia. Berbasiskan laporan Bank Dunia pada September 2018, limbah global dapat tumbuh sebesar 70% pada 2050 karena urbanisasi dan populasi meningkat.

Jika upaya pengurangan sampah berjalan di tempat, kenaikan volume sampah global akan melampaui pertumbuhan populasi dunia. Angkanya diprediksi mencapai 3,4 miliar ton pada 2050 dari sekitar 2 miliar ton pada 2016.

Bagaimana dengan kebijakan di Indonesia? Pemerintah meluncurkan Gerakan Indonesia Bersih dalam rangka momentum Hari Peduli Sampah Nasional (HPSN) 2019 yang jatuh pada hari ini.

Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Siti Nurbaya Bakar, mengatakan Gerakan Indonesia Bersih dapat diwujudkan melalui peningkatan kerja sama antarsektor dan kinerja pemerintah daerah. Ada pula sinergi kebijakan sektor dalam upaya pengelolaan sampah, baik berupa peningkatan sarana dan prasarana maupun dorongan partisipasi publik.

Penanganan sampah di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah. Akan tetapi, upaya tersebut masih menghadapi tantangan, yakni mengubah perilaku masyarakat.

Baru-baru ini, Badan Pusat Statistik (BPS) merilis indeks ketidakpedulian masyarakat Indonesia terhadap lingkungan, khususnya dalam pengelolaan sampah, sebesar 72%. Artinya, 72% orang Indonesia tidak peduli terhadap sampah dan 81% tidak memilah sampah mereka.

Selain itu, pemerintah menargetkan pengurangan sampah laut sebanyak 70% pada 2025. Caranya dengan penanganan dan pengurangan sampah darat melalui rencana kerja strategis antarkementerian terkait.

Kerja yang akan diterapkan yaitu menekan sampah sebanyak 30% dengan mengurangi waste generation per kapita. Kemudian penanganan sampah hingga 70% melalui peningkatan pendauran ulang sampah menjadi energi. Capaian itu ditargetkan tercapai pada 2025.

Penanganan sampah di darat menjadi prioritas kerja karena 80% sampah laut berasal dari daratan. Harapannya, kalau persoalan di daratan beres, sampah di laut lebih mudah dituntaskan atau target 70% tercapai.

Direktur Pengelolaan Sampah Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Novrizal Tahar, mengimbuhkan produksi sampah nasional pada tahun lalu mencapai 65,8 juta ton. Sampah organik berada di peringkat teratas sebesar 57%. Komposisi berikutnya disumbangkan 16% sampah plastik, 10% kertas, serta sisanya logam kaca, tekstil, dan lain-lain.

"Kebijakan persoalan sampah harus menjadi prioritas bersama semua pihak," ujarnya di Jakarta, kemarin. Produsen didorong untuk mengurangi sampah mereka, mulai redesain hingga take back. Konsumen juga diedukasi melalui gerakan perubahan perilaku di publik yang kini mulai menjadi gaya hidup.

Ibu Kota

Bicara pengelolaan sampah, Ibu Kota tentu menjadi ujung tombak dan contoh bagi daerah lain. Warga Jakarta memproduksi sampah sekitar 7.400 ton per hari atau volumenya setara dengan 1/2 Candi Borobudur di Magelang, Jawa Tengah.

Ribua ton sampah itu dibawa ke Tempat Pembuangan Sampah Terpadu (TPST) Bantar Gebang, Bekasi. Tumpukan sampah di Bantar Gebang mencapai 30 meter atau melebihi tinggi kaki Patung Dirgantara (Patung Pancoran).

Jika dirinci, setiap warga Jakarta menghasilkan sampah rata-rata 5,6 kilogram per minggu atau setara dengan berat sembilan bola basket. Satu kecamatan per hari menghasilkan rata-rata 168 ton sampah.

Dibutuhkan 1.278 truk untuk mengangkut sampah itu yang banyaknya menutupi hampir dua kali panjang Jalan Jenderal Sudirman, Jakarta.

Untuk mengatasi masalah itu, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tengah membangun unit penghancur sampah atau intermediate treatment facility (ITF) di Sunter. Sayang, fasilitas itu belum mampu mengurai seluruh sampah Ibu Kota karena kapasitasnya hanya 2.000-2.500 ton sampah per hari.

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan masih mengkaji untuk membangun beberapa ITF berukuran kecil di semua wilayah karena keterbatasan lahan. Kepala Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta, Isnawa Adji, mengatakan komposisi sampah di Jakarta, yaitu 55% organik serta sisanya nonorganik dan jenis lain.

Isnawa mengaku upaya mengolah atau mendaur ulang sampah di setiap pasar belum banyak dilakukan. Ia berharap PD Pasar Jaya dapat mengolah sampahnya dan tiap rumah tangga memiliki komposter pengolah sampah.

Tantangannya, lanjut dia, pengelolaan sampah yang bersifat business to business (B to B) membutuhkan aturan yang rinci dan jelas karena ada tipping fee atau biaya yang dikeluarkan. "Nah, ini sedang kami atur persiapan untuk itu. Pengusaha pasti ingin memperoleh keuntungan karena bikin pupuk segala macam butuh modal. Jadi, instrumen seperti itu harus jelas," terang Isnawa, di Jakarta, kemarin.

Ia pun berbicara mengenai sistem pengelolaan sampah menggunakan teknologi black soldier fly (BSF). Teknik tersebut merupakan pengelolaan sampah rumah tangga dengan memanfaatkan larva.

"Itu keren bahwa larva dapat menghabiskan sampah-sampah organik. Itu yang akan kami bangun di pasar-pasar tradisional, enggak semua dulu deh, tapi di pasar induk saja dulu," kata dia.

Terkait dengan partisipasi masyarakat, sejatinya sudah ada aturan standardisasi tempat sampah. Tinggal edukasi pemilahan sampah di tengah masyarakat harus masif. Isnawa mencontohkan di Jepang anak kecil dididik untuk memilah sampah.

Soal edukasi pemilahan sampah, menurutnya, bukan hanya peran dinas lingkungan hidup melainkan dinas pendidikan. Arahnya, para siswa taman kanak-kanak mulai bijak mengolah sampah karena pemahaman sejak dini sangat membantu karakter mereka dalam menjaga kebersihan ketika dewasa.

"Sosialisasi pemilahan sampah itu sejak dulu di Jakarta terus berjalan dari RT, RW, hingga kelurahan. Cuma tadi itu kembali ke masing-masing orangnya. Kami menyediakan tempat sampah tiga warna, tapi isinya berantakan semua," ungkap Isnawa. (S-4)