Sumbar Bersiaga Hadapi Megathrust

SELURUH wilayah di Provinsi Sumatra Barat disiagakan untuk mengantisipasi kemungkinan terburuk dari pergerakan tektonik di zona megathrust Mentawai selama sepekan terakhir. Selain gempa berskala 8,8 pada
skala Richter (SR), Sumbar juga dibayangi ancaman tsunami 10 meter. “Harus ada pemasangan tanda-tanda zona bahaya sehingga masyarakat lebih siap. Rute evakuasi harus diketahui baik siang dan malam juga harus kelihatan,
apalagi kalau sampai lampu mati pas kejadian. Simulasi juga perlu dilakukan malam hari,” kata Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Doni Monardo di Ke-pulauan Mentawai, kemarin. BNPB beserta pemerintah daerah setempat berkoordinasi untuk mengantisipasi potensi bencana setelah rentetan gempa berkekuatan hingga 6,1 pada skala Richter yang berpusat di laut arah tenggara Kota Tua Pejat, Mentawai, Sabtu (2/2) lalu. Selain gempa, Doni juga mengingatkan ancaman tsunami di Kota Padang. Sebagai daerah dataran rendah, ke-tinggian rata-rata permukaan daratan Padang kurang dari 10 meter dan rawan terkena tsunami.

“Potensi gelombang tsunami lebih dari 10 meter bakal menghantam area dengan radius 2,5 dari bibir pantai di Kota Padang,” sebut Doni. Berdasarkan pemodel an LIPI, gelombang tsunami yang dipicu gempa megathrust Mentawai bisa mencapai daratan terdekat dalam waktu 10-15 menit. Adapun gelombang akan mencapai Padang sekitar 30 menit. Tsunami merupakan bencana yang berpotensi banyak menimbulkan korban jiwa dan kerusakan infrastruktur. Gempa berkekuatan 7,6 SR di lepas pantai Sumbar pada 30 September 2009 lalu, misalnya, menelan korban 1.117 tewas, 1.214 luka berat, dan 1.688 luka ringan. Doni pun berpesan agar pemda menginventarisasi infrastruktur dan bangunan
yang bisa difungsikan untuk tempat berlindung (selter). “Semua masyarakat kita mesti tahu dan terbiasa dalam menyelamatkan diri ketika terjadi bencana. Aturan dan sistem mesti disiapkan.” Doni juga mengkritisi masih abainya daerah soal bangunan tahan gempa sebagai bagian dari mitigasi bencana. Menurutnya, bupati dan wali kota seharusnya menetapkan standar bangunan aman gempa sebagai syarat izin mendirikan bangunan (IMB). Wakil Gubernur Sumbar
Nasrul Abit mengakui masih minimnya mitigasi bencana di wilayahnya. “Masyarakat tidak serta-merta memikirkan pola penyelamatan saat bencana datang. Di beberapa kejadian mereka panik, tak tahu apa yang akan dilakukan.”
Demikian pula dengan Bupati Kepulauan Mentawai Yudas Sabaggalet. Menurutnya, Mentawai masih minim dalam sarana dan prasarana pendukung penanggulangan bencana, termasuk sarana telekomunikasi, akses jalan, dan penerangan listrik.
 

Dukungan riset

Sebagai bagian dari upaya mitigasi bencana, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi menggandeng Departemen Bisnis, Energi, dan Strategi Industri Inggris melalui Newton Fund untuk keperluan riset. Indonesia menganggarkan Rp31 miliar dan Newton Fund 1,7 juta pound sterling atau senilai Rp30,7 miliar untuk tiga penelitian bencana. Dana Rp30,7 miliar itu bagian dari komitmen pendanaan 18 juta pound sterling yang digelontorkan sejak 2015 hingga 2022 mendatang.