Visa Biometrik Dinilai Bermasalah, PATUHI akan Boikot Umrah

PERMUSYAWARATAN Antar Syarikat Travel Umrah dan Haji Indonesia (PATUHI) bersikukuh menolah rekam biometrik oleh Visa Facilitation Services (VFS) Tasheel di daerah sebagai syarat jemaah umrah mendapatkan visa. Pasalnya, kebijakan yang diterapkan ini menimbulkan kegaduhan dan penderitaan umat Islam Indonesia yang hendak beribadah umrah ke Tanah Suci.

Karena itu, PATUHI, yang merupakan gabungan empat travel besar di Tanah Air, yakni Himpunan Penyelenggara Umrah dan Haji (Himpuh), Asosiasi Muslim Penyelenggara Haji dan Umrah Republik Indonesia (AMPHURI), Kesatuan Travel Haji dan Umrah Republik Indonesia (Kesthuri), dan Asosiasi Penyelenggara Haji dan Umrah Inbound Indonesia (Asphurindo) berencana memboikot umrah ke Arab Saudi pada 20 Januari mendatang.

"PATUHI beranggotakan 1.006 travel umrah dan haji di seluruh Indonesia merencanakan boikot atau menghentikan umrah ke Arab Saudi pada 20 Januari 2019," kata Sekjen PATUHI, Muharom Ahmad, kepada wartawan usai konferensi pers bertajuk 'Mengawal Aturan tetapi Melanggar Aturan, Tujuan Melayani Malah Menzalimi' di Jakarta, Kamis (3/1).

Ketua Dewan Pembina PATUHI, Fuad Mashyur, menegaskan rencana penghentian umrah ke Arab Saudi guna memberi keringanan masyarakat muslim Indonesia yang hendak ke Tanah Suci dengan aturan biometrik yang telah memberatkan.

"Ya, jika kita hentikan umrah ini untuk meringankan masyarakat kita dalam berumrah," cetus Fuad, yang juga pimpinan travel Maktour itu.

Anggota Dewan Pembina PATUHI, Joko Asmoro, mencontohkan penderitaan para jemaah umrah dari Papua untuk melakukan biometrik harus ke Makassar dengan ongkos mahal dan menghabiskan waktu dua hari.

"Mereka menderita secara moral dan material, selain itu banyak jemaah yang sulit berangkat karena lamanya waktu proses biometrik," cetusnya.

Ketua Umum AMPHURI ini menambahkan, dengan cuaca tidak bersahabat mengacu petunjuk Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) secara geogragfis para jemaah juga menantang maut menuju daerah antarpulau.

Ketua Harian PATUHI, Artha Hanief, memaparkan rencana pemboikotan umrah akan terpaksa ditempuh mengingat sejumlah langkah pertemuan dan diplomasi yang dilakukan Kementerian Luar Negeri RI, Kementerian Agama RI, dan PATUHI hingga berkunjung ke Kementerian Haji Arab Saudi masih menemui jalan buntu alias deadlock.

"Sejak 17 Desember, jemaah umrah terpaksa menjalani biometrik dengan segala kegaduhan dan penderitaan pihak VFS Tasheel pun tidak siap baik SDM dan infrastruktur mereka di daerah. Maka kami ke Saudi bertemu Kementerian Haji. Alhamdulillah respons positif untuk memberi layanan umrah yang baik. Namun sudah 3 minggu kami menunggu hingga kini belum ada kabar juga," ungkap Artha, yang juga Wakil Ketua Kesthuri.

Selanjutnya, tambah Artha, PATUHI yang difasilitasi VFS Tasheel bertemu dengan pihak Kedutaan Besar Saudi di Jakarta juga belum mencapai titik temu.

"Padahal pihak Kemenag dan Kemenlu kita sangat konsen dan meminta VFS Tasheel tidak menyulitkan jemaah umrah kita. Bahkan keduanya telah mengirim nota diplomatik ke Arab Saudi. Ternyata VFS Tasheel juga tidak berkoordinasi dengan Kemenag. Maka hal ini tidak boleh dibiarkan. Jika tidak ada juga solusi, kami meminta Bapak Presiden Jokowi (Joko Widodo) dapat turut terlibat hadir membantu menyelesaikan masalah ribuan jemaah umrah Indonesia ini," pungkasnya. (OL-1)