Uhamka Soroti Kasus Kerja Paksa Mahasiswa Indonesia di Taiwan

MENINDAKLANJUTI informasi kerja paksa universitas tertentu yang disampaikan legislator Kuomintang (KMT) Ko Chih-en yang menemukan 300 mahasiswa Indonesia di bawah usia 20 tahun dipaksa bekerja di perusahaan, Universitas Muhammadiyah Prof Dr Hamka (Uhamka) meminta pihak transparansi dari Taipei Economic and Trade Office Indonesia (TETO).

"Kami meminta pihak TETO yang juga berperan sebagai kantor perwakilan pemerintah Taiwan di Indonesia bersikap transparan dan tidak menyembunyikan informasi yang sebenarnya. Karena adanya pelanggaran perjanjian yang dilakukan universitas setempat dalam program kuliah-magang atau industrial academica collaboration tersebut," papar Rektor Uhamka, Prof Dr Gunawan Suryoputro, dalam keterangannya, Kamis (3/1).

Gunawan, yang pernah menjadi pengurus Forum Rektor Indonesia (FRI) ini, mengingatkan jika terjadi pelanggaran, pihak TETO harus menerima sanksi sesuai dengan hukum yang berlaku di Indonesia. Untuk tidak mengulangi kasus itu, Gunawan mendesak pihak perwakilan Taiwan di Indonesia menghentikan program tersebut hingga dicapai titik temu masalah ini.

"Kami juga mengimbau sekolah terkait yang mengirimkan siswanya ke Taiwan untuk menghentikan kerja sama dengan pihak yang tidak bertanggung jawab," tegasnya.

Gunawan menambahkan dengan adanya pernyataan langsung dari seorang legislator di Taiwan terkait kasus itu, harus menjadi perhatian serius. Dia meminta Pemerintah Indonesia untuk mengindetifikasi langsung kepada pihak terkait untuk memastikan masalah yang sebenarnya terjadi.

Menurut dia, adanya program kuliah sambil bekerja yang diinisiasi oleh pihak ketiga atau broker sangat memprihatinkan, maka perjanjian yang dibuat tersebut harus ditelusuri oleh Ombusdman.

"Kemungkinan ada potensi maladministrasi dalam perjanjian kerja sama yang memayungi pengiriman pelajar Indonesia ke Taiwan untuk mengikuti kuliah atau magang," pungkas Gunawan. (OL-1)