Dinilai Ada yang Abal-Abal, LPTK Diminta Dibenahi

KEBERADAAN Lembaga Pendidik dan Tenaga Kependidikan (LPTK) sebagai wahana pendidikan pencetak guru diminta untuk ditata kembali dan dibenahi. Diakui saat ini animo menjadi guru memang tinggi ketimbang masa lalu, tetapi kualitas guru yang dihasilkan mesti lebih baik.

"Keberadaan LPTK sebaiknya memang di-filter dan dibenahi karena ada juga LPTK yang abal-abal. Jadi, LPTK sebagai pabrik penghasil guru yang cukup banyak saat ini harus berkualitas," kata Deputi Bidang Pembangunan Manusia, Masyarakat, dan Kebudayaan Bappenas, Subandi, pada diskusi bertajuk 'Pendidikan Karakter dan Keterampilan Abad 21 dalam Perencanaan Pembangunan' yang digelar Pusat Studi Pendidikan dan Kebijakan (PSPK) di Jakarta, Senin (12/11).

Narasumber yang hadir pada acara ini ialah Dirjen Guru dan Tenaga Kependidikan (GTK) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Supriano, dan pemerhati pendidikan yang juga Koordinator PSPK, Najeela Shihab.

Menurut Subandi, ada 12 LPTK dari pemerintah antara lain Universitas Negeri Jakarta (UNJ), Universitas Pendidikan Indonesia (UPI), dan lain-lain termasuk cukup baik dalam pengelolaannya. Akan tetapi, ungkap dia, di luar 12 LPTK pemerintah tersebut terdapat ratusan LPTK swasta lainnya. Selain ada yang bagus juga ada yang tidak bagus termasuk kategori abal-abal.

"Nah, pabrik pencetak guru ini mesti ditata kembali dengan baik jangan sampai memproduksi guru yang tidak kompeten," ujarnya.

Hemat dia, saat ini tuntutan menjadi profesi guru menjadi suatu kebutuhan dan penting hal ini berbeda di masa lalu menjadi guru menjadi pilihan nomor dua.

"Saya kira menjadi guru saat ini juga menjadi passion atau ketertarikan bagi mahasiswa calon guru," imbuhnya.

Subandi juga mengingatkan selain LPTK yang mesti dipantau adalah Sekolah Tinggi Keagamaan Islam yang mempunyai Fakultas Tarbiyah dalam memproduksi tenaga guru.

"Saya usulkan juga sebaiknya ini disetop karena banyak sekali lulusan Tarbiyah ini yang tidak tertampung menjadi tenaga guru. Memang sulit dihentikan karena alasannya animo masyarakat tinggi tetapi kalau menjadi boomerang bagaimana," ujarnya.

Dirjen GTK Kemendikbud, Supriano, mengaku, piihaknya sebagai pengguna guru berharap jika ada pembenahan LPTK tentunya menghasilkan guru berkualitas.

"Saya tidak dapat berkomentar panjang lebar karena direktorat yang saya pimpin sebagai pengguna tenaga guru namun kami berharap pembenahan yang dilakukan berdampak positif nantinya," cetusnya.

Dia mengutarakan, Ditjen GTK Kemendikbud mempunyai dua program dalam penataan pemeratan dan kualitas guru melalui sistem zonasi. Pertama, pendistribuasian guru dalam zonasi bagi guru yang bersertifikat dinilai kompetensinya sudah bagus sebab telah terseleksi melalui Pendidikan Profesi Guru atau PPG dari lulusan LPTK.

Program kedua ialah pemerataan kompetensi dan mutu guru. Dalam hal ini, Ditjen GTK Kemendikbud akan meningkatkan kompetensi pembelajaran guru di kelas dengan guru yang memiliki kemampuan interaksi dan komunikasi antara guru yang satu dengan guru yang lainnya.

Untuk itu, Supriano memberi contoh peran organisasi guru seperti Kelompok Kerja Guru (KKG) di jenjang Sekolah Dasar, dan Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP) di jenjang SMP dan SMA sederajat berperan penting dalam meningkatkan kualitas guru.

Selain itu, lanjut pria yang akrab disapa Ono, pihaknya akan menggelar rapat koordinasi (rakor) dengan dinas pendidikan dan kebudayaan di seluruh Indonesia. Rakor yang dibagi ke dalam empat regional ini akan membahas sinkronisasi data guru menuju data tunggal kebutuhan guru di Indonesia.

Agenda utama rakor yang akan digelar pada 14 November 2018 ini,  kata Ono, guna sinkronisasi data jumlah kebutuhan guru di seluruh Indonesia. Pihaknya akan menyajikan bersama data kebutuhan guru. Nanti akan muncul angka berapa jumlah kebutuhan guru.

Dikatakan, pendataan jumlah kebutuhan guru, menjadi salah persoalan yang harus dibereskan dan menjadi salah satu amanah yang diberikan Mendikbud, Muhadjir Effendy kepada dirinya saat dilantik menjadi Dirjen GTK tiga bulan lalu. (OL-1)