UEA Janji Pangkas Angka TKI Korban Perdagangan Manusia

PERLINDUNGAN terhadap WNI dari praktek perdagangan manusia di Timur Tengah yang seringkali berkedok penyaluran tenaga kerja diminmalisasi. Pemerintah Uni Emirat Arab (UEA) berkomitmen untuk mencegah tindak pidana itu lewat penandatangaan kesepakatan dengan Indonesia.

Kesepakatan itu tercapai di sela-sela lawatan Presiden Joko Widodo ke UEA. Menteri Luar Negeri kedua negara, Retno Marsudi dan Sheikh Abdullah, menandatangani nota kesepahaman Kerja Sama Penanggulangan Perdagangan Orang dan Perlindungan Korban Perdagangan Orang RI-UEA (MOU on Cooperation in Combating Trafficking in Persons and Protection of Victims of Trafficking), di Abu Dhabi, UEA, pada Ahad (13/9).

"MoU tersebut menyepakati kerja sama dalam penegakan hukum untuk mencegah perdagangan orang melalui deteksi dini, investigasi dan penuntutan," kata anggota Tim Komunikasi Presiden, Ari Dwipayana, dalam pesan singkatnya, Senin (14/9).

Selain itu, lanjut dia, bakal ada kontribusi dari Pemerintah UEA dalam hal penanganan korban trafficking dari Indonesia. Misalnya, pengembalian korban ke negara asalnya. "MoU juga menyepakati kerja sama dalam melakukan perlindungan, rehabilitasi, dan bantuan termasuk repatriasi kepada korban perdagangan orang," imbuh Ari.

Dalam siaran persnya, Kementerian Luar Negeri merinci beberapa kesepakatan yang tercantum dalam MoU itu. Pertama, kerja sama dalam bidang penegakan hukum untuk mencegah perdagangan orang melalui deteksi dini, investigasi dan penuntutan. Kedua, kerjasama perlindungan, rehabilitasi, dan bantuan termasuk repatriasi kepada korban perdagangan orang. Ketiga, kerjasama peningkatan kapasitas dan langkah pencegahan.

"Penandatangan MoU ini diharapkan dapat mengurangi angka korban perdagangan manusia. Hal ini mengingat latar belakang utama MoU adalah karena meningkatnya tren WNI yang menjadi korban TPPO (Tindak Pidana Perdagangan Orang) di wilayah Timur Tengah dan Afrika Utara," tulis siaran pers itu.

Posisi UEA sendiri strategis dalam arus distribusi perdagangan orang. Negara ini merupakan hub utama penerbangan ke Timur Tengah dan Afrika Utara.

Di samping itu, UAE merupakan sebagai negara di Gulf Cooperation Council (GCC) yang sangat serius menangani isu TPPO dalam kerangka implementasi provisi Protokol Palermo atau perjanjian pencegahan perdagangan manusia. Indonesia sendiri sudah menandatangani prtokol tersebut.

"MoU Indonesia-UAE akan membantu upaya Indonesia untuk mencegah dan menangani kasus WNI korban TPPO di wilayah tersebut," ujar Retno, dalam keterangan tertulis itu.

Data Kementerian Luar Negeri RI menyebut, jumlah WNI yang tinggal di UEA adalah sekitar 80ribu orang. Sebanyak 72ribu diantaranya adalah pekerja informal.

Kasus TPPO di UEA sempat ditemukan pada Maret lalu. Pemerintah menemukan sedikitnya 55 TKI yang diduga menjadi korban perdagangan manusia. Mereka, yang telah berbulan-bulan berlindung di KBRI di Abu Dhabi, kebanyakan mendapat perlakuan kasar dari majikannya dan tak mendapat gaji.

Tim terpadu Kementerian Luar Negeri, Bareskrim Polri, BNP2TKI, dan Kementerian Sosial telah melakukan investigasi. Para pekerja informal ini disebut telah ditipu penyalur tenaga kerja tak resmi. Untuk menghindari pemeriksaan, rombongan berangkat dengan menghindari Bandara Soekarno-Hatta. Mereka sampai di UEA secara estafet melalui bandara di Bandung, Batam, Singapura, Kuala Lumpur, Oman, untuk kemudian ke UEA.(Q-1)