Penanganan Bencana Butuh Sinergi Dunia Usaha

DUNIA usaha memiliki sumber daya memadai dalam penanganan bencana. Namun, selama ini upaya-upaya terkait penanggulangan bencana yang dilakukan swasta tersebar dan koordinasinya satu sama lain kurang optimal. 

Dunia usaha didorong untuk bersinergi dalam penanggulangan bencana demi menyinergikan mobilisasi sumber daya.

Hal itu mengemuka dalam rapat kepengurusan Forum Lembaga Usaha Penanggulangan Bencana Indonesia yang digelar di kantor Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Jakarta, Selasa (16/10).

Menurut Direktur Pemberdayaan Masyarakat BNPB Lilik Kurniawan, lembaga usaha merupakan salah satu pilar dalam penanggulangan bencana di Indonesia. Keterlibatan lembaga usaha diatur dalam Peraturan Kepala BNPB Nomor 12 Tahun 2014 tentang Peran Serta Lembaga Usaha dalam Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana.

Peraturan tersebut muncul sebagai mandat dari Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana. Lilik mengatakan peran swasta dengan sumber daya yang dimiliki perlu terus digenjot. Selain melalui bantuan donasi, swasta diharapkan juga memperkuat program pencegahan kebencanaan.

"Lembaga usaha mempunyai peran penting dalam penyelenggaraan penanganan bencana. Ada cukup banyak lembaga usaha yang terlibat penanganan bencana. Mereka juga dapat menggunakan tanggung jawab sosial perusahaan meringankan penderitaan masyarakat terdampak kejadian bencana," ujarnya.

Ketua Forum Lembaga Usaha Penanggulangan Bencana Indonesia, Urip Widodo, mengakui frekuensi kejadian bencana besar yang saat ini meningkat saat turut memengaruhi dunia usaha. Akibat bencana, sektor swasta juga turut terdampak.

Menurut dia, swasta kini perlu mengubah paradigma dalam penanggulangan bencana. Swasta didorong tidak hanya berkontribusi melalui bantuan yang bersifat charity, tetapi juga membangun nilai soal kebencanaan dalam sistem organisasi. Karena itu, forum lembaga usaha dibentuk untuk meningkatkan sinergi dan koordinasi dalam penanganan bencana.

"Forum ini bertujuan untuk membangun aksi bersama mendukung upaya pengurangan resiko bencana di Indonesia. Karena itu, diperlukan peningkatan kapasitas dunia usaha untuk membangun kesiapsiagaan bencana juga untuk melindungi bisnis dan pegawainya," ucapnya. (OL-3)