Adopsi Anak Korban Bencana tidak Bisa Sembarangan

DIREKTUR Rehabilitasi Sosial Anak Kementerian Sosial Nahar mengatakan prosedur ketat perlu ditempuh untuk memastikan anak-anak penyintas korban bencana di Sulawesi Tengah berada dalam penguasaan pihak yang  bertanggung jawab.

"Kami harus memastikan pihak yang mengasuh adalah orang yang bertanggung jawab dan benar-benar ingin memberikan perlindungan kepada anak,” katanya melalui siaran pers, Senin (8/10).

Kehati-hatian itu, terang Nahar, untuk menghindari anak-anak dari berbagai bentuk kejahatan, sepertii penculikan, perdagangan orang, pencurian organ tubuh, atau adopsi yang tidak sesuai prosedur (adopsi ilegal).

Menurutnya, peran pemerintah daerah (pemda) juga penting mencegah bahaya terhadap anak korban bencana.

“Kami ingin memastikan anak-anak yang kehilangan orangtua mereka, diasuh kembali oleh orangtua/keluarga atau pihak yang jelas identitas dan tujuannya,” kata Nahar.

Ia mengatakan, hingga Minggu (7/10), tim Sekretariat Bersama Perilindungan Anak sudah menemukan 50 anak yang hilang dan terpisah dan keluarga mereka. Tiga anak sudah berhasil dipertemukan dengan keluarga mereka.

Nahar mengatakan pengaduan anak hilang juga dibuka di Balai Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas Intelektual (BRSPDI) Nipotowe Palu.

Data sampai Minggu (7/10) menunjukkan, telah masuk pengaduan di balai ini sebanyak 10 anak hilang atau terpisah dari orangtua mereka.

Untuk mengantiipasi potensi ancaman terhadap kelompok sosial rentan, dalam hal ini anak, Kementerian Sosial dan sejumlah mitra melalui Sekber Perlindungan Anak melakukan tiga prioritas layanan seperti pendataan anak terpisah/tanpa pendamping, layanan dukungan psikososial (LDP) Anak, dan upaya pencegahan anak-anak yang memerlukan perlindungan khusus.

Antara lain sosialisasi proses pengangkatan anak atau adopsi yang sesuai dengan aturan yang berlaku, mencegah anak-anak keluar dari daerah gempa tidak dengan orangtua/keluarga mereka melalui pendataan di titik-titik pengungsian dan kedatangan pengungsi, serta mendirikan pos layanan sosial anak di daerah penyangga untuk mengantisipasi terjadinya anak-anak terpisah dan tanpa pendamping.

Nahar mengatakan pihaknya juga mulai membuat stiker informasi mencegah anak-anak terpisah dengan orangtua dan keluarga mereka.

Sekber Perlindungan Anak juga menyediakan Layanan Dukungan Psikososial (LDP) Anak. Berbagai aktivitas digelar di tenda khusus untuk memberi terapi psikologis bagi anak-anak yang terdampak gempa. Sekitar 19 anak baik laki-laki maupun perempuan mengikuti dengan gembira acara menyanyi dan anek hiburan lainnya dibimbing oleh psikolog anak Seto Mulyadi.

Adapun aktivitas yang dilakukan antara lain menggambar dan bernyanyi untuk menghibur mereka.

Seto Mulyadi menyatakan sudah ada kemajuan signifikan dalam pemulihan trauma pada anak-anak korban gempa tsunami Sulawesi Tengah.

"Kuncinya pada bermain. Bermain merupakan dunia anak-anak.  Dengan bermain anak-anak bisa meluapkan kegembiraan dan berangsur-angsur mengikis aura negatif,” kata Seto.

Ia menjelaskan penanganan atau terapi untuk setiap anak berbeda satu dengan yang lain.

"Anak dengan pengalaman traumatik berat tentu berbeda dengan anak yang lebih ringan beban psikologisnya," katanya. (OL-2)