Pria Indonesia Malas Pakai Kontrasepsi

PENGGUNAAN alat kontrasepsi pada pria di Indonesia masih rendah jika dibandingkan dengan negara tetangga. Mengutip data Kementerian Kesehatan, penggunaan kontrasepsi pada pria di Indonesia baru mencapai angka 1%.

“Sementara di negara-negara tetangga, seperti Singapura dan Malaysia sudah mencapai 4%,” ungkap Direktur Kesehatan Ditjen Kesehatan Masyarakat Kementerian Kesehatan, Eny Gustina, dalam acara temu ilmiah bertema Kesehatan reproduksi untuk keluarga terencana menuju Indonesia sejahtera di Gedung Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) di Jakarta, Senin (8/10).

Sementara itu, angka penggunaan kontrasepsi naik dari 61,9% menjadi 63,6%. Data itu diambil dari hasil Survei Demografi dan Kesehatan (SDKI) 2017.

Temu ilmiah itu dihelat dalam rangka peringatan Hari Kontrasepsi Dunia yang jatuh pada 26 September lalu. Kemenkes menggarisbawahi, rendahnya pemakai­an alat kontrasepsi pada pria juga masih disebabkan adanya stigma bahwa kontrasepsi hanya untuk perempuan.
Eny pun mengingatkan, kehamil­an terjadi bukan hanya karena satu pihak. Untuk itu, dalam pembatasannya pun harus dilaksanakan dua pihak agar lebih efektif.

Penggunaan kontrasepsi bukan hanya membatasi kelahiran, melainkan juga memberi jarak, menjaga kesehatan ibu dan mengoptimalkan pengasuhan anak.

“Penggunaan kontrasepsi pada pria masih pada sikap yang malas. Inilah yang harus kita edukasikan lagi,” bebernya.

Ada dua macam alat kontrasepsi pria yang bisa digunakan, yakni dengan kondom dan prosedur vasektomi. Saat ini, Kemenkes sedang mengembangkan kontrasepsi hormon bagi pria. “Saat ini masih pengembangan.”

Kampung KB
Dengan jumlah penduduk lebih dari 250 juta, Indonesia saat ini tercatat sebagai negara berpenduduk terbanyak di peringkat keempat dunia. Angka kelahiran total atau total fertility rate (TFR) nasional cenderung menurun dari 2,6 anak per perempuan (2012) menjadi 2,4 anak per perempuan.

Pada April 2018, jumlah pasangan usia subur (PUS) yang tidak KB tercatat 13,3 juta atau naik dari sebelumnya 12,3 juta pada April 2017. Karena itu juga, pemerintah terus menggiatkan program Kampung KB.

Apalagi, saat ini, Program Kependudukan Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (KKBPK) menjadi salah satu prog­ram prioritas pemerintah.

“Nawa Cita Presiden membangun dari daerah pinggir. Kami pun ikut membangun dengan pendekatan keluarga di perdesaan. Bukan hanya soal membatasi kelahiran, melainkan juga bagaimana masyarakat bisa mengasuh anak dengan baik, menjaga kesehatan serta meningkat kehidupan ekonominya,” kata Pelaksana Tugas Kepala BKKBN Sigit Priohutomo.

Program Kampung KB juga diharapkan bisa menahan laju urbanisasi yang merugikan desa karena keluarnya generasi produktif mereka. (H-3)