Pencapaian TPB Responsif Gender Harus Lintas Sektor

TUJUAN Pembangunan Berkelanjutan (TPB/SDG's) yang memandatkan poin khusus mengenai kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan perlu didukung semua pihak. Pasalnya, dua isu tersebut bersifat lintas sektor. Karena itu, pengarusutamaan kebijakan responsif gender baik di pusat dan daerah perlu terus didorong.

Hal itu mengemuka dalam Dialog Regional Menuju Pembangunan Berkelanjutan Berperspektif Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan yang digelar Program Mampu Kemitraan Australia-Indonesia, di Jakarta, Rabu (8/8).

Menurut Staf Ahli Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Sri Danti Anwar, pengarusutamaan gender masih menemui sejumlah tantangan. Di antaranya kultur masyarakat yang patriarkis, masih maraknya perkawinan anak, kekerasan terhadap perempuan, serta komitmen dan kapasitas kelembagaan pemerintah yang belum optimal.

Guna menangani tantangan tersebut, lanjutnya, tanggapan kebijakan lintas sektor perlu dilakukan.

"Peran pemerintah jelas yakni untuk menangani diskriminasi gender. Dalam SDG's ada satu tujuan khusus nomor 5 yang mengadress isu perempuan. Tujuan ini tidak akan mulus tercapai jika tujuan-tujuan lain seperti kesehatan dan pendidikan tidak tercapai misalnya. Ini harus dilihat secara keseluruhan," ungkapnya.

Direktur Keluarga, Perempuan, Anak, Pemuda dan Olahraga Kementerian PPN/Bappenas, Woro Srihastuti Sulistyaningrum, mengatakan meski Indonesia mengalami pertumbuhan ekonomi pesat, kelompok perempuan belum merasakan manfaatnya secara merata. Perempuan masih mengalami berbagai masalah mendasar seperti tingginya angka kematian ibu (AKI) yang mencapai 305 kematian per 100.000 kelahiran.

Begitu juga dengan perkawinan anak yang masih marak terjadi, kekerasan terhadap perempuan, dan rendahnya partisipasi perempuan dalam angkatan kerja.

"Pemerintah berkomitmen mendukung SDG's. Target dan indikatornya sudah disesuaikan dengan RPJMN dan Nawacita. Rencana Aksi Nasional (RAN) juga sudah diluncurkan. Kami berharap pemerintah daerah menyusun rencana aksi daerah untuk memastikan semua sektor bergerak," ujarnya.

Minister-Counsellor Kedutaan Besar Australia, Fleur Davies, menambahkan pengembangan kepemimpinan perempuan untuk mempengaruhi pengambilan keputusan amat penting agar kebijakan mampu responsif gender. Para perempuan dapat melakukan advokasi kepada pemerintah untuk meningkatkan akses mereka kepada berbagai informasi dan layanan dasar.(OL-6)