Isu Lingkungan Harus Menjadi Puncak Visi-Misi Capres

ISU lingkungan harus menjadi fokus utama para pasangan calon presiden dan wakil presiden mendatang.

Sebabnya, melalui penjagaan dan peningkatan pemeliharaan lingkungan, presiden maupun kepala daerah akan mampu memenuhi hak konstitusi warga atas lingkungan dan hutan yang bersih dan sehat.

"Melalui pemeliharaan lingkungan terutama hutan maka sebetulnya presiden telah membantu dirinya untuk mengelola perekonomian lebih baik," ujar Direktur Eksekutif Yayasan Madani Berkelanjutan Muhammad Teguh Surya dalam Media Briefing Yayasan Madani Berkelanjutan di Tjikini Lima, Jakarta, Selasa (7/8).

Menurut Teguh, dari data Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) tahun 2016, pemerintah menggelontorkan Rp654 miliar untuk mengatasi kerugian akibat kebakaran hutan gambut seluas 86 juta hektare.

Sementara pada data BNPB lainnya, Indonesia mengalami kerugian hingga Rp221 miliar akibat bencana kebakaran lahan hutan gambut selama tahun 2015. Menurut Teguh, biaya yang terbuang akibat tidak tegasnya pemerintah dalam menjaga lingkungan sebetulnya bisa dilakukan efisiensi dengan melakukan pemeliharaan.

"Karena ketika pemeliharaan lingkungan dilakukan maka secara tidak langsung pemerintah mencegah berbagai bencana terjadi yang akan datang. Misalnya, ketika kebakaran lahan hutan gambut terjadi, kita tidak hanya kehilangan lahan hutan tetapi juga ada risiko gagal panen yang besar akibat kabut asap yang menutupi atmosfer," kata Teguh.

Dari data Yayasan Madani Indonesia, sejumlah 120,6 juta hektare merupakan hutan atau sekitar 63% dari total luas daratan di Indonesia. Jumlah luas lahan hutan yang masih cukup besar itu akan mengalami deforestasi apabila presiden yang terpilih tidak waspada terhadap isu lingkungan.

Sementara itu, ada 14,5 juta hektare kawasan hutan negara yang berpotensi konflik. Selain itu, ada kesenjangan tinggi dalam alokasi pengusaha hutan sebesar 97% dan hanya 3% untuk dikelola komunitas.

"Jutaan hektare hutan ini mau diapakan. Menyelamatkan hutan artinya dapat mengurangi risiko bencana yang mempengaruhi hidup lebih dari 200 just penduduk di 17 provinsi serta mengurangi biaya akibat bencana risiko di masa depan," kata Teguh.(OL-6)