Ciptakan Kurikulum yang Relevan dengan Dunia Kerja

RATUSAN ribu lulusan perguruan tinggi menganggur setiap tahun. Oleh karena itu, perguruan tinggi harus dapat menciptakan kurikulum yang relevan dengan kebutuhan dunia kerja.

“Jumlah lulusan perguruan tinggi setiap tahunnya mencapai 1 juta jiwa. Yang menganggur ada ratusan ribu,” kata Dirjen Pembelajaran dan Kemahasiswaan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Kemenristek-Dikti) Intan Ahmad  dalam pertemuan dengan Kopertis Wilayah III DKI Jakarta, kemarin.

Ia mengungkapkan, ada lulusan perguruan tinggi yang tidak sampai tiga bulan sudah bekerja. Namun, ada pula yang akreditasi (perguruan tingginya) bagus, tetapi lulusannya susah mencari kerja.

Oleh karena itu, ujarnya, hal tersebut harus menjadi catatan bagi perguruan tinggi dalam menciptakan kurikulum yang relevan dengan kebutuhan dunia kerja. “Perguruan tinggi jangan memberikan ilusi kepada calon mahasiswa,” kata Intan.

Ia juga menambahkan, ada riset yang dilakukan di Eropa terhadap 8.000 kampus di 25 negara. Dari hasil riset itu diketahui, lulusan kampus tersebut yang siap kerja kurang dari 50%.

Menurutnya, dunia kerja membutuhkan kombinasi dari keahlian yang berbeda dari sebelumnya. Dunia kerja tidak hanya membutuhkan calon pekerja yang cerdas, tetapi juga memiliki keahlian lain, seperti kepemimpinan dan kemampuan menulis. “Kampus perlu duduk bersama dengan dunia industri membicarakan hal ini,” katanya.

Dunia kerja, ujar Intan, membutuhkan lulusan yang berbeda dengan yang dihasilkan kampus. Ia juga menegaskan, sistem pendidikan belum merespons revolusi industri 4.0.  “Kita harus menyiapkan lulusan yang siap mengisi pekerjaan yang belum tentu ada saat ini.”

Salah satu kelemahan lulusan perguruan tinggi di Tanah Air ialah lemahnya kemampuan menulis. Menurut Intan, hal itu ada kaitannya dengan kewajiban menulis mahasiswa yang hanya dilakukan saat tugas akhir. Berbeda dengan di luar negeri, yakni kewajiban menulis dilakukan setiap semester.

Selain itu, tambahnya, persoalan mutu masih menjadi masalah besar. Dari 333 perguruan tinggi swasta di DKI Jakarta, yang mendapatkan akreditasi A hanya 11 perguruan tinggi. (Ant/H-1)