Guru Wajib Pahami Bahaya Radikalisme

PEMERINTAH harus lebih intensif memberikan pengayaan dan peningkatan pemahaman terkait bahaya radikalisme dan diskriminasi kepada guru dan calon guru. Selama ini porsi pengayaan tersebut masih sangat minim, terutama di daerah luar Jakarta.

Hal itu dikatakan Sekjen Federasi Serikat Guru Indonesia (FGSI), Heru Purnomo. Menurutnya, sekolah ditengarai menjadi salah satu tempat bersemainya radikalisme pada anak-anak. Guru paling berkewajiban menanggulangi hal tersebut. Namun, sayangnya masih banyak guru yang belum sepenuhnya memahami bahaya radikalisme dan diskriminasi.

"Karena tidak semua guru memiliki kepribadian, watak, dan pengetahuan, atau karakter baik. Tidak semua guru memiliki pemahaman tentang radikalisme, diskriminasi," ujarnya saat dihubungi, Sabtu (9/6).

Saat ini Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) mengusulkan 100 ribu kuota guru calon pegawai negeri sipil (CPNS) kepada Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan dan Rebiro) pada rekrutmen CPNS tahun ini. Jumlah tersebut digunakan untuk menutup kebutuhan guru secara bertahap. Total kekurangan guru PNS saat ini mencapai 988.133 orang.

Banyak harapan seleksi terhadap guru CPNS dilakukan secara ketat untuk memastikan mereka memiliki kualifikasi akademis, juga memiliki sikap dan kepribadian yang baik, agar dapat memberikan pendidikan karakter kepada siswa.

Namun, menurut Heru, hal itu sulit dilakukan karena banyaknya peminat guru CPNS yang akan diterima. Beragam latar belakang pendaftar rekrutmen guru itu akan sulit diketahui secara maksimal. Meski telah melalui tahap wawancara dengan psikolog dan tim ahli, celah kebocoran masuknya guru dengan radikalisme dan diskriminatif masih akan tetap ada.

"Dengan kondisi itu, untuk menuju apa yang diharapkan agak sulit. Kecuali pendaftar yang sudah dalam pengawasan atau teruji, misalnya yang sudah ikut program guru garis depan. Kalau pengangkatan dari sana mungkin bisa, tapi kan jumlahnya sangat minim," tutur Heru.

Jadi, lanjut dia, satu-satunya jalan yang harus dilakukan Kemendikbud dan pemerintah daerah ialah melakukan pengayaan dan edukasi intensif pada calon guru baru yang telah diterima atau lolos tes CPNS. Pembekalan mengenai pendidikan karakter, antiradikalisme, dan sikap nondiskriminastif harus dilakukan dengan intensif dan berkelanjutan.

Rekrutmen bertahap

Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Masyarakat Kemendikbud, Ari Santoso, mengatakan jumlah guru sekolah negeri saat ini 2.114.765 orang, terdiri atas guru PNS 1.378.940 orang dan guru non-PNS 735.825 orang.

"Untuk memenuhi kebutuhan guru PNS saat ini, kita butuh sebanyak 988.133 orang. Namun, dengan asumsi ada guru yang bisa mengajar lebih dari satu mata pelajaran dan dapat mengajar di tingkat kelas yang berbeda, maka bisa diupayakan cukup dengan 707.324 guru PNS saja," jelas Ari.

Ia menambahkan, untuk memenuhi kekurangan guru akibat pensiun, mutasi, promosi, meninggal, penambahan ruang kelas baru, penambahan unit sekolah baru, dan sebagainya, Kemendikbud pada tahun ini mengusulkan penambahan sekitar 100 ribu guru kepada Kemenpan dan Rebiro.

"Usulan pemenuhan kekurangan guru dilakukan bertahap setiap tahun mulai 2018 sampai 2024," ujar Ari.