Segera Evaluasi Kebijakan Ujian Nasional

HASIL ujian nasional (UN) SMP tahun 2018 yang turun ketimbang tahun lalu, dianggap harus menjadi momentum bagi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud) untuk melakukan evaluasi kebijakan UN. 

Retno Listyarti, Komisioner Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) Bidang Pendidikan, mengatakan meski penurunan nilai sudah dipresdiksi akan terjadi, hal itu tetap sangat disayangkan dan memprihatinkan.

"Para peserta UN tahun 2018 mengeluhkan sulitnya soal UNBK, khususnya untuk soal esai yang menurut pihak Kemdikbud diklaim sebagai soal HOTS (High Learning Order Thinking Skill). Padahal menurut para peserta UN, soal jenis itu tidak pernah diperkenalkan selama menempuh pembelajaran 3 tahun dan bahkan beberapa materi tidak sesuai dengan yang mereka pelajari dan tidak ada pula di kisi-kisi UN yang mereka dapatkan," ujar Retno, Rabu (30/5).

Berkaitan dengan soal UN tahun 2018 yang dikeluhkan peserta, Retno mengatakan sudah semestinya pihak Kemendikbud bersedia mengevaluasi soal dan pembuat soal. Bukan menyalahkan siswa.

"Jika dalam suatu ujian mayoritas anak mendapatkan nilai jelek, seorang guru pasti akan mengevaluasi soal dan pendekatan pembelajaran, bukan menyalahkan siswa dengan tudingan cengeng atau malas," ujar Retno.

Retno mengatakan Kemendikbud harus mengingat kembali keputusan Mahkamah Agung RI tahun 2009 terhadap gugatan UN oleh warga negara. Di mana pada prinsipnya pengadilan memerintahkan kepada negara untuk tidak melaksanakan UN sampai negara mampu memenuhi pemerataan kualitas tenaga pendidik di seluruh Indonesia. 

Melakukan pemenuhan pemerataan sarana dan prasarana pendidikan yang berkualitas di seluruh Indonesia, serta melakukan pemerataan teknologi komunikasi dan informasi di berbagai sekolah di seluruh Indonesia.

"KPAI menilai prasyarat tersebut diduga kuat belum terpenuhi oleh negara, dengan parameter sebagaimana ditentukan oleh Permendikbud tentang 8 standar nasional pendidikan (SNP)," ujar Retno.

Selain belum terpenuhinya ketiga syarat tersebut, diduga kuat anjloknya soal juga disumbang oleh dinaikkannya tingkat kesulitan soal. Namun tidak disertai dengan pembaharuan pembelajaran bernalar di ruang-ruang kelas. 

Reformasi pembelajaran di kelas haruslah di mulai dari para guru. Para guru harus disiapkan terlebih dahulu oleh Kemendikbud, Kementerian Agama, dan Dinas-dinas pendidikan di seluruh Indonesia untuk mampu mengajar HOTS dan melatih soal HOTS.

"Kalau gurunya sudah mampu melaksanakan pembelajaran HOTS, adil jika muridnya diuji dengan soal HOTS," ujar Retno.

Seperti diketahui, rata-rata setiap mata pelajaran Ujian Nasional Sekolah Menengah Pertama (UN SMP) tahun ini sebesar 51,08 atau turun 3,17 poin dari tahun lalu yang sebesar 54,25. Adapun nilai rata-rata pada masing-masing mata pelajaran (mapel) yang diujikan yakni Bahasa Indonesia sebesar 64,00, Bahasa Inggris 49,58, Matematika 43,32, dan Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) 47,43. (A-5)