Terus Tingkatkan Angka Partisipasi Sekolah

MENCERDASKAN kehidupan bangsa dan mengembangkan manusia Indonesia seutuhnya merupakan tujuan pendidikan nasional. Pendidikan menjadi penting bagi satu bangsa untuk menjadi bangsa yang besar dan kuat.

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Muhadjir Effendy memaparkan banyak program di bidang pendidikan yang diemban lembaganya.

"Saya jadi menteri belum dua tahun. Untuk menghitung gampang saja itu, masih pendek. Tapi yang ingin saya sampaikan soal istilah awal Pak Presiden (Joko Widodo) bahwa apa yang kita kerjakan merupakan bagian dari kampanye program-program restorasi di sektor pendidikan yang kita lakukan, ada yang sifatnya sangat pragmatis, ada juga yang fundamental," ungkap Muhadjir Effendy yang didampingi Sekjen Kemendikbud Didik Suhardi dan Dirjen Pendidikan Dasar dan Menengah (Dikdasmen) Hamid Muhammad ketika berbincang dengan wartawan terkait Hari Pendidikan Nasional, beberapa waktu lalu.

Mantan Rektor Universitas Muhammadiyah Malang (UMM) ini menjelaskan ada tiga program utama yang dijalankan pihaknya, yakni Program Indonesia Pintar (PIP) melalui distribusi Kartu Indonesia Pintar ( KIP), Revitalisasi Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) dan Penguatan Pendidikan Karakter (PPK).

"Yang pertama sifatnya pragmatis, seperti distribusi KIP. Program ini untuk menarik, mendongkrak, mengatrol siswa yang berasal dari keluarga kurang mampu," ungkapnya.

Kedua, percepatan revitalisasi SMK menyiapkan SDM usia muda masuki dunia kerja. Dengan memproyeksikan mereka sebagai generasi milenial abad 21 sebagai bagian dari bonus demografi.

Ketiga adalah program PPK.

"Program kedua relatif mudah pengukurannya namun program ketiga memang agak susah untuk diukur secara parameter positistik. Apalagi penguatan karakter merupakan komponen dari revolusi mental yang diprogramkan Presiden kita, terutama bagian dari revolusi mental tersebut," ujarnya.

Kartu Indonesia Pintar

Dalam kesempatan itu, Muhadjir Effendy menjelaskan pelaksanaan Program KIP yang menjamin serta memastikan seluruh anak usia sekolah (6-21 tahun) menikmati pendidikan tanpa hambatan.

Ia menilai program ini terus mengalami kemajuan yang cukup progresif.

Sebagai program prioritas pemerintah, berbagai upaya telah dilakukan Kemendikbud untuk memastikan distribusi KIP berjalan sesuai rencana. Sehingga pencairan dana manfaat dapat tepat sasaran, tepat jumlah, tepat waktu, tepat kualitas dan tepat administrasi.

Sejak Juli 2017, KIP dibagikan berbentuk kartu elektronik yang dananya dapat diambil di anjungan tunai mandiri (ATM). Hal itu akan memangkas proses pencairan dana manfaat PIP dari pemerintah langsung ke siswa.

Karena itu, lanjut Muhadjir, pihaknya akan meminta sekolah untuk memperkuat pendampingan bagi penerima KIP jenjang sekolah dasar (SD). Dengan demikian, kartu tersebut tidak disalahgunakan dan salah manfaat.

"Kartu KIP baru bisa digunakan untuk belanja dan menarik uang tunai di ATM namun harus didampingi oleh orangtua atau keluarga. Jika tak didampingi, khawatirnya kartunya dimanfaatkan oleh orang lain," cetusnya.

Pada 2017, target distribusi KIP ke seluruh Indonesia tercatat sekitar 16.4 juta anak, termasuk di dalamnya 896.781 anak yatim piatu.

Sebagaimana diketahui, dalam dua tahun pemerintahan Kabinet Kerja, Kemendikbud berhasil meningkatkan angka Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sebesar 1,3 poin dari 68,9 pada 2014 menjadi 70,18 pada 2016.

Kontribusi pendidikan dalam peningkatan IPM tersebut disebabkan peningkatan rata-rata harapan lama sekolah dari 12,39 tahun di 2014.menjadi 12,72 tahun pada 2016.

Indikator lainnya adalah ratarata lama sekolah penduduk usia 25 tahun ke atas yang meningkat dari 7,73 tahun menjadi 7,95 tahun.

Jika dihitung seluruh penduduk usia dewasa (15 tahun ke atas), maka rata-rata lama sekolah meningkat dari 8,07 tahun di 2012, menjadi 8,42 pada 2016.

Melalui Program Indonesia Pintar, pemerintah terus meningkatkan partisipasi sekolah pada jenjang pendidikan dasar dan menengah, khususnya bagi siswa yang berasal dari keluarga miskin dan rentan miskin.

Menyinggung program PPK yang sempat mencuatkan adanya polemik, Mendikbud mengemukakan untuk memperkuat program ini diterbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 23 tahun 2016 tentang PPK ditingkatkan menjadi Perpres No 78 Tahun 2017. "Maka payung hukum PPK menjadi lebih kuat. PPK tidak hanya di Kemendikbud namun diterapkan pula di seluruh Kementerian dan Lembaga yang disebut dalam Perpres itu. Saat ini sudah ada ribuan sekolah yang terimbas dari program PPK ini," ujarnya.

Semarak Hardiknas

Peringatan Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas) berlangsung di Pusat Pengembangan dan Pemberdayaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan (P4TK) Bidang Otomotif dan Elektronik (BOE) Malang, Jawa Timur.

Sejak tanggal 21-27 April 2018, telah dilakukan kegiatan Pekan Peringatan Hardiknas yang diikuti seluruh Unit Pelaksana Teknis (UPT) Kemendikbud di 34 provinsi maupun sejumlah lembaga pendidikan untuk menyonsong puncak peringatan Hardiknas pada 2 Mei mendatang.

Semarak Hardiknas Jawa Timur 2018 digelar dengan berbagai kegiatan yang terbuka untuk umum. Antara lain, pameran produk dan layanan tujuh UPT, bursa buku murah, lomba dongeng guru TK PAUD, bedah buku, bursa usaha, workshop penulisan dan penerbitan buku ajar oleh penerbit Andi Offset, bioskop keliling, dan lan lain.

Kegiatan Semarak Hardiknas dilaksanakan di seluruh provinsi di Indonesia dengan melibatkan semua stakeholder terkait pendidikan. (S1-25)