Data Terkait Kanker masih Minim

KENDATI prevalensi kanker pada perempuan di Indo­nesia termasuk tinggi, hingga saat ini belum ada data penelitian yang dapat dija­di­kan pedoman untuk menyusun program penanggulangan kanker yang baik.

“Indonesia membutuhkan registrasi nasional untuk mengumpulkan dan menganalisis informasi dan data berkenaan dengan penyakit kanker. Data pasien kanker tidak se­­muanya tercatat karena belum se­mua pasien kanker berani berobat,” kata Ketua Komite Penanggulangan Kanker Nasional Prof dr Soeharta­ti A Gondhowiarjo dalam forum dis­kusi dan peluncuran Asosiasi Advokasi Kanker Perempuan Indonesia (A2KPI) di Jakarta, kemarin.

Ia mengungkapkan kebanyakan pasien kanker yang ditangani di fa­silitas kesehatan sudah masuk pada stadium lanjut. Hal itu disebabkan pasien delay (terlambat memeriksakan diri) dan terbatasnya fa­silitas kesehatan. “Yang harus di­benahi mulai dari membangun ke­sadaran mengenai kanker,” kata Soehartati.

Dengan semakin banyak orang yang sadar atas penyakit kanker, ujarnya, mereka akan lebih mengerti fakta dan informasi yang benar terkait penyakit tersebut. Informasi yang salah, atau hoax, mengenai kan­ker menjadi salah satu penyebab keterlambatan pasien mendapat pengobatan.

“Informasi yang beredar di masyarakat membuat keterlambatan pengobatan. Pasien jadi ragu menjalani pengobatan dan melakukan langkah pencegahan,” kata Soeharti menanggapi banyaknya informasi yang tidak benar beredar di masya­rakat. Salah satunya mengenai ke­amanan vaksinasi human papiloma virus (HPV) sebagai pencegahan kanker serviks (leher rahim).

Oleh karena itu, agar pasien kan­ker dan masyarakat lainnya mendapatkan informasi yang benar, dibutuhkan wadah seperti organisasi pasien kanker. Menurutnya, A2KPI merupakan peran serta masyarakat dalam pengendalian kanker di Indonesia.

Kasubdit Penyakit Kanker dan Ke­lainan Darah Ditjen Pencegahan dan Pengendalian Penyakit (P2P) Ke­­menterian Kesehatan Niken Was­­tu Palupi mengatakan deteksi dini pe­nyakit kanker di Tanah Air masih jauh dari target. Yang terutama kanker pa­­da perempuan, yakni kanker pa­­yudara dan kanker leher rahim yang prevalensinya tinggi.

Sepanjang 2009-2017, deteksi dini penyakit kanker baru 3 juta penduduk. Pada 2019 pemerintah menargetkan deteksi dapat mencangkup 34 juta penduduk.

Perbaikan penanganan
A2KPI diluncurkan sebagai penegasan tentang perlunya keterlibatan  organisasi pasien dalam penyusun­an kebijakan guna perbaikan penanganan kanker perempuan. Itu juga menandai momentum per­­kembangan advokasi pasien di Indonesia.

Acara peluncuran dihadiri ber­­bagai pemangku kepentingan da­ri jajaran pemerintah, Dewan Per­wakilan Rakyat, klinisi, perwakil­an organisasi kemasyarakatan, orga­­ni­sasi pasien kanker, dan para penyintas kanker.

Aryanthi Baramuli, Ketua Umum Cancer Information and Support Center (CISC), yang merupakan sa­­lah satu pencetus A2KPI, memin­ta para pembuat kebijakan agar me­­nyediakan akses yang setara ter­­hadap pelayanan berkualitas, menjamin ketersediaan obat dan ke­­mudahan fiskal, dan meninjau kembali kebijakan kesehatan yang ber­kaitan dengan kanker perempuan. Pemerintah juga diminta memperluas upaya pence­gahan, deteksi, dan pengobatan di­ni sekaligus melibatkan pasien dalam proses pembuatan kebijakan kanker perempuan. (H-1)