Bansos untuk Sekolah dan Gizi

PRESIDEN Joko Widodo mengingatkan agar dana bantuan sosial (bansos) yang diterima para keluarga prasejahtera digunakan untuk keperluan sekolah dan perbaikan gizi. Hal itu ia katakan saat menyerahkan bansos Program Keluarga Harapan (PKH), beras sejahtera (rastra), dan kartu Indonesia pintar (KIP) untuk warga Kota Banjarbaru, Kalimantan Selatan, kemarin.

"Kami harapkan ibu-ibu bisa menggunakan untuk yang berkaitan dengan sekolah dan gizi anak. Gizi yang baik penting untuk anak agar mereka sehat dan cerdas," terang Presiden di hadapan para keluarga penerima manfaat (KPM) bansos.

Presiden mengatakan setiap penerima PKH harus tahu detail tentang bansos yang diterima. Presiden kemudian menjelaskan bansos PKH cair empat kali dalam setahun, dilaksanakan pada Februari, Mei, Agustus, dan November. Jumlah yang diterima Rp1.890.000 per keluarga per tahun. Pada pencairan tahap pertama hingga ketiga jumlahnya Rp500 ribu per tahap, lalu tahap keempat Rp390 ribu.

Salah satu penerima PKH di Kota Banjarbaru, Yulita, mengaku sangat terbantu dengan adanya bansos PKH. Pencairan yang diatur sebanyak empat kali juga sangat menguntungkan karena mendapatkan kepastian waktu penyaluran bansos.

"Alhamdulillah tiap tiga bulan dapat bansos. Saya sangat terbantu, terutama untuk keperluan sekolah anak-anak saya sangat mengandalkan bansos PKH," kata ibu dua anak itu.

Perempuan berjilbab tersebut mengaku dengan pendapatan dari suami yang pas-pasan sebagai kuli bangunan, pemasukan untuk keluarga sangat minim. Bansos PKH, lanjutnya, sangat bisa diandalkan untuk keperluan mendesak.

Pada kesempatan sama, Menteri Sosial Idrus Marham mengatakan ke depannya bansos PKH akan dimodifikasi sehingga betul-betul tidak hanya bermanfaat untuk mengatasi kebutuhan hidup mendesak bagi KPM, tapi juga menjadi bagian dari instrumen untuk memberdayakan mereka sehingga kelak dapat keluar dari status tidak mampu.

Ia menargetkan PKH secara efektif dapat mengurangi kemiskinan di Indonesia. Salah satu upaya yang kini ditempuh ialah bersinergi dengan kementerian dan lembaga untuk bersama-sama mempercepat penanggulangan kemiskinan.