Pemerintah Uji Kompetensi Bidang Konstruksi SMK

PEMERINTAH terus berupaya meningkatkan peran pendidikan kejuruan untuk menciptakan sumber daya manusia (SDM) berkualitas sesuai dengan kebutuhan dunia kerja. Salah satu yang dilakukan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) ialah uji kompetensi keahlian (UKK) dan sertifikasi siswa bidang konstruksi di 13 sekolah menengah kejuruan (SMK) di Indonesia.

Uji kompetensi dilakukan Kemendikbud bersama dengan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PU-Pera). "Bidang konstruksi ialah salah satu prioritas pembangunan nasional yang diyakini menjadi pemicu pertumbuhan ekonomi Indonesia. Untuk itu, kami melakukan UKK dan sertifikasi kompetensi siswa SMK di 13 SMK Uji Coba Pelaksanaan Link and Match Bidang Konstruksi di beberapa daerah," kata Direktur Pembinaan SMK Ditjen Pendidikan dasar dan Menengah (Dikdasmen) Kemendikbud M Bakrun melalui telekonferensi di SMK Negeri 5 Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Selasa (13/3).

Kegiatan UKK dilakukan secara serentak mulai pukul 09.00 waktu setempat dan dibuka Dirjen Bina Konstruksi Kemen PU-Pera. Menurut Bakrun, kebijakan pemerintah memprioritaskan bidang konstruksi dalam mendorong aktivitas perekonomian di Indonesia harus dijawab dengan strategi pemenuhan tenaga kerja sesuai dengan persyaratan yang dibutuhkan dunia kerja.

"Oleh sebab itu, Kemendikbud dengan Kementerian PU-Pera membuat nota kesepahaman bidang konstruksi yang telah ditandatangani sejak dua tahun lalu," tuturnya.

Kesepakatan kerja sama tersebut, ujar Bakrun, diharapkan dapat membina SMK sehingga mampu menghasilkan calon tenaga kerja bidang konstruksi sesuai dengan kebutuhan Indonesia. Proses yang dilakukan di SMK juga diharapkan memiliki link and match dengan kebutuhan Industri Konstruksi.

Melalui MoU tersebut kedua kementerian melakukan kegiatan bersama, yakni survei sarana dan prasarana, penyelarasan kurikulum SMK bidang teknik gambar bangunan, serta teknik konstruksi batu dan beton yang sesuai dengan kebutuhan industri atau disebut link and match.

Selain itu, juga dilakukan penyusunan modul pembelajaran bidang teknik gambar bangunan dan teknik konstruksi batu dan beton, peningkatan kapasitas guru kejuruan di SMK, mengundang instruktur dari industri ke SMK, penyusunan pedoman pemagangan, uji kompetensi keahlian, assessment siswa SMK, dan sertifikasi.

Dalam proses peningkatan kompetensi bidang konstruksi, Kementerian PU-Pera melibatkan balai jasa konstruksi di sejumlah provinsi, antara lain wilayah Aceh, Palembang, Jakarta, Surabaya, Banjarmasin, Makassar dan Jayapura. Sementara itu, Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJK) yang berpartisipasi ialah dari Provinsi Aceh, Sumatra Selatan, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Kalimantan Selatan, Sulawesi Selatan, dan Papua.