Mendikbud Lepas Ribuan Guru untuk Mengabdi di Daerah Tertinggal

MENTERI Pendidikan dan Kebudayaan Muhadjir Effendi melepas secara simbolis para calon pegawai negeri sipil (CPNS) Guru Garis Depan (GGD) 2016 di Graha Utama Gedung A Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Jakarta, Selasa (12/9).

Program GGD merupakan afirmasi pemerintah untuk dapat mewujudkan pemerataan pelayanan pendidikan bermutu di seluruh Indonesia, khususnya di daerah terpencil, terluar, dan tertinggal (3T).

Hal ini sesuai dengan Nawacita ke-3 Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla, yaitu membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka NKRI. Program GGD juga merupakan perwujudan dari Nawacita ke-5 yaitu meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia.

Saat ini, sebanyak 5.949 CPNS GGD hasil seleksi tahun 2016 telah siap ditempatkan di daerah 3T yang tersebar di 14 provinsi dan 93 kabupaten di seluruh Indonesia. Sebanyak 300 perwakilan CPNS GGD 2016 diundang untuk mengikuti pelepasan oleh Mendikbud secara simbolis.

Dalam sambutannya, Mendikbud berpesan agar para CPNS GGD untuk tidak pulang sebelum menang. Artinya, para CPNS GGD 2016 harus menjadi pencerah bagi daerah 3T dan tidak boleh mengeluh.

Muhadjir mengibaratkan para CPNS GGD merupakan pasukan khusus dari Kemendikbud yang dikirim ke daerah-daerah 3T, sehingga harus bertahan di sana dan berbuat sesuatu yang bermakna di tempat mereka masing-masing ditugaskan.

"Tanda-tanda orang yang baik adalah datang ke suatu tempat, dan di tempat itu dia meninggalkan sesuatu yang bermakna," ujar Mendikbud menyemangati para CPNS GGD 2016.

CPNS GGD 2016 itu diwajibkan mengabdi minimal 10 tahun di daerah 3T. Mereka diharapkan bisa membawa perubahan yang lebih baik di mana mereka ditempatkan.

Seperti diungkapkan Sain Widianto, salah seorang CPNS GGD 2016 asal Banyuwangi, Jawa Timur, yang ditempatkan di SDN Wringinanom, Situbondo.

"Sebagai alumnus SM3T, saya mempunyai komitmen untuk membangun masyarakat 3T," cetusnya.

Sain menargetkan dapat mengubah label 'tertinggal' di daerah tersebut. Bahkan, jika dalam waktu 10 tahun mengabdi nanti, label tersebut belum hilang, ia akan terus melanjutkan kerjanya di daerah tersebut.

Demikian pula dengan Siti Zaenab Mbalu, seorang CPNS GGD 2016 dari Gorontalo yang ditempatkan di SMPN Satu Atap Iwur, Kabupaten Pegunungan Bintang, Papua. Ia berharap bisa membangun masyarakat pinggiran tersebut dan bertekad akan mengabdi di daerah tersebut untuk selama-lamanya.

"Saya akan mengabdi selamanya di Pegunungan Bintang, karena saya juga sudah merasa nyaman dengan lingkungan di sana," ujarnya.

Seperti diberitakan sebelumnya, kuota awal CPNS GGD 2016 sesungguhnya sebanyak 7.000 orang, tetapi yang dinyatakan lolos 6.296 orang. Sementara yang sudah mendapat Surat Keterangan Pengangkatan (SK) CPNS per Agustus 2017 lalu sebanyak 5.897 orang.

Mendikbud mengungkapkan, sebanyak 6.296 itu sudah pasti menjadi guru CPNS. Namun, data itu bisa berubah jika memang ada peserta yang mengundurkan diri. Ia pun tidak bisa memaksakan atau melarang jika ada yang ingin mundur.

Mantan Rektor Universitas Muhammadiyah Malang itu juga menegaskan GGD tidak akan dihapus. Mendikbud, kata dia, tahun ini akan melakukan evaluasi atas program GGD.

"Jadi kita mau pelajari intake-nya dulu dengan memperhatikan saran dan aspirasi dari daerah," ujarnya.

Pelaksana Tugas Dirjen Guru dan Tenaga Kependidikan (GTK) Kemendikbud, Hamid Muhammad, menambahkan, evaluasi yang akan dilakukan terkait dengan kinerja GGD. Kedua, konsistensi mereka bekerja di daerah yang khusus itu seperti apa, dan ketiga adalah diterima atau tidaknya mereka di daerah penempatan.

Hamid mengutarakan tahun depan tetap akan ada usulan GGD, tetapi dengan perubahan pola. Sebab, ada beberapa daerah yang mengusulkan agar guru yang sudah memenuhi syarat dan sudah lama mengabdi didaerah terpencil dimasukkan dalam formasi CPNS GGD.

"Jadi syaratnya nanti bisa saja guru honor, tetapi yang sudah S1 dan mereka harus direkrut dulu. Mereka juga mungkin harus ikut Pendidikan Profesi Guru selama dua semester," ungkapnya.

Direktur Pembinaan Dikdas Ditjen GTK Kemendikbud, Anas M Adam, mengemukakan, dari sejumlah 6.256 CPNS tersebut yang memperoleh NIP berjumlah 5.869 orang dan yang belum terbit NIP berjumlah 387 orang, 268 di antaranya mengundurkan diri dengan berbagai alasan seperti kelengkapan administrasi, meninggal dunia, dan beberapa persyaratan administrasi lainnya. (OL-2)