Tampilkan Mitigasi Perubahan Iklim

PEMERINTAH terus menggenjot upaya pengendalian perubahan iklim.

Untuk mendiplomasikannya kepada komunitas internasional, paviliun RI pada Conference of Parties 23 (COP 23) United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC) yang bakal digelar 6-17 November akan menghadirkan langkah-langkah konkret yang dilakukan pemerintah terkait dengan perubahan iklim.

Hal itu disampaikan Staf Ahli Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Bidang Ekonomi Sumber Daya Alam Agus Justianto saat jumpa pers Persiapan Paviliun Indonesia, di Kantor Kementerian LHK, Rabu (16/8).

Agus menerangkan Paviliun Indonesia pada COP 23 di Bonn, Jerman, bakal berperan sebagai wahana diplomasi para pemangku kepentingan di dalam negeri untuk menginformasikan upaya-upaya mitigasi dan adaptasi perubahan iklim.

"Kita akan mempromosikan NDC (nationally determined contributions) dan implementasinya. Juga soal pengurangan emisi karbon dan arah pembangunan ke depan," ucap Agus selaku Ketua Paviliun Indonesia.

Paviliun RI akan mengusung tema A smarter world: collective actions for a changing climate.

Kegiatan yang dilakukan, sambung Agus, bakal diarahkan untuk menonjolkan interaksi di antara para pengunjung (people engagement).

Di antaranya diskusi publik, pameran, dan pertunjukan audio visual dan seni budaya.

Koordinator Tim Materi Paviliun Indonesia Noer Adi Wardojo mengatakan konsep kegiatan yang akan digarap mengedepankan kesanggupan RI dalam memberikan solusi penanganan perubahan iklim.

"Kita akan menampilkan kerja, kerja, kerja. Yang sudah dilakukan dan yang direncanakan. Itu didasarkan hasil rakornas beberapa waktu lalu bahwa agendanya ialah percepatan aksi dan aplikasi di masyarakat," ujar Kepala Pusat Standardisasi Lingkungan dan Kehutanan Kementerian LHK itu.

Empat topik

Menurut Noer, kegiatan paviliun akan menghadirkan empat topik utama, yakni policy work, operational work, societal work, dan collaborative work.

Policy work mengomunikasikan agenda pengarusutamaan mitigasi dan adaptasi perubahan iklim dalam pembangunan seperti tertuang pada RPJMN 2015-2019.

Untuk operational work, paviliun akan mempresentasikan upaya dari pemerintah daerah dan korporasi.

"Kita akan mengundang pemda yang menerapkan fasilitas publik yang low carbon. Juga bisnis-bisnis yang menerapkan itu dalam business plan dan business process mereka," ungkap Noer.

Dalam tema societal work, lanjut Noer, akan dikomunikasikan langkah-langkah nyata yang bisa dilakukan masyarakat, seperti aksi menanam pohon dan penanganan sampah.

Collaborative work ialah kerja sama dengan komunitas internasional untuk memajukan aksi pengendalian perubahan iklim.

"Kita sudah berkomunikasi dengan negara-negara ASEAN terkait dengan pembiayaan dan kerja sama swasta," imbuhnya.

Dalam kesempatan yang sama, Ketua Dewan Pertimbangan Pengendalian Perubahan Iklim KLHK Sarwono Kusumaatmadja menekankan perlunya strategi untuk mengantisipasi isu-isu yang mengemuka seperti permasalahan sampah plastik di laut.

(H-1)