Mendikbud Sebut Penerapan PPK masih Terus Bertahap

MENTERI Pendidikan dan Kebudayaan Muhadjir Effendy menegaskan pelaksanaan Program Penguatan Pendidikan (PPK) yang sedang berjalan ini masih diterapkan secara bertahap.

Ia menambahkan, deklarasi PPK yang digelar selama ini atas permintaan daerah untuk menjalankan PPK.

Namun, sesuai dengan Permendikbud Nomor 23 tentang PPK, semua kesiapan kembali diserahkan pada sekolah dan daerah masing-masing.

"Dekalarasi ini atas permintaan daerah dan kita akan layani termasuk asistensi untuk PPK akan kita kirim. Karena memang PPK ini tidak bisa dibuat kebijakan secara umum. Jadi masing-masing sekolah harus ada bantuan asisten karena masing-masing sekolah itu punya karakter yang berbeda satu sama lain.

Tergantung ekosistem sekolah itu," kata Muhadjir kepada Media Indonesia saat berada di Palembang, Sumatra Selatan, Selasa (1/8).

Menyinggung perkembangan Peraturan Presiden tentang PPK, Mendikbud menuturkan bahwa itu masih digodok. Pasalnya, bakal ada perubahan beberapa poin.

"Mudah-mudahan dalam waktu dekat ini selesai," ujarnya.

Adapun penyesuaian yang dimaksud salah satu di antaranya perubahan judul.

Dijelaskan dia, sebelumnya memang sudah ada kesepakatan jika program PPK khusus diberlakukan untuk lembaga pendidikan formal. Lembaga tersebut nantinya dapat mudah dikontrol oleh pemerintah, tetapi diperluas.

Muhadjir juga menyebutkan, jumlah sekolah dan kabupaten yang menerapkan PPK terus bertambah. Ia mengaku, belum mengantongi jumlah pasti data terakhir.

"Saya belum dapat data terakhir ya, tapi jumlahnya tiap hari terus bertambah. Jadi saya belum bisa mendata.
Saya pikir pokoknya yang penting jalan dulu. Kalau sudah ada, masalah segera kita perhatikan," pungkasnya.

Sementara itu, terkait dengan pertemuan dengan tokoh Nahdatul Ulama (NU) Kota Palembang, Muhadjir mengaku hanya untuk menjalin silaturahim.

"Bertemu dengan NU itu hanya silaturahim biasa. Ini kebiasaan saya selalu datang ke tokoh agama yang kita anggap disegani. Tidak hanya ke kiai, kemarin saya ke Toba Samosir, juga berkunjung ke tokoh gereja," ucapnya.

Dalam kesempatan itu, Gubernur Sumsel, Alex Noerdin, mengatakan, pihaknya mendukung program PPK ini, termasuk program Lima Hari Sekolah (LHS). Menurut dia, LHS memberi kesempatan kepada siswa untuk dua hari beristirahat.

Namun, pihaknya tidak serta-merta memaksa sekolah. Semua kembali pada kesiapan sekolah. Dalam artian tidak semua sekolah dipaksa untuk menerapkannya.

"Kami dukung program ini (PPK), tapi kami kembalikan pada sekolah. Mana sekolah yang sudah siap dan belum," katanya. (OL-2)