Presiden Bangun Sinergisitas dengan Ulama

PRESIDEN Joko Widodo menerima kunjungan para ulama dari Kalimantan Barat, di Istana Merdeka, Jakarta, Kamis (27/7) petang. Rombongan ulama dipimpin Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kalimantan Barat, Basri Har. Pekan sebelumnya, Presiden menerima sejumlah ulama dari Sulawesi Selatan.

Menurut Ketua Tanfidz Nahdlatul Ulama (NU) Kalbar, Hildi Hamid, pada pertemuan itu, Presiden menginginkan terbangun sinergisitas yang kuat antara pemerintah dan ulama. Pasalnya, ulama berperan menguatkan peran umat Islam dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

"Karena ketika dua kelompok ini, antara ulama dan umara (pemerintah) tidak clear, akan jadi masalah bagi negara kita," ujarnya seusai pertemuan.

Pertemuan tersebut berlangsung selama hampir dua jam dan diakhiri dengan salat magrib berjemaah.

Dalam pertemuan itu, Presiden juga menyinggung soal Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan. Menurut Hildi, ulama se-Kalbar memahami kebijakan pemerintah tersebut.

Demikian pula dengan asyarakat Kalbar, jelasnya, tidak mempersoalkan keberadaan Perppu.

"Kerukunan beragama di Kalbar itu kondusif sekali. Tidak seperti di sini," ujarnya.

Meski demikian, para ulama menyatakan siap mengemban tanggung jawab yang diberikan Presiden agar menjadi menjadi benteng bagi umat ketika ada kelompok-kelompok yang ingin merongrong Pancasila.

"Ini jadi tugas kami untuk memantau apakah memang ada gerakan-gerakan yang bersifat radikal," pungkasnya.

Dalam kesempatan itu, para ulama juga mendengarkan pemaparan pemerintah terkait program-program yang menyangkut kepentingan rakyat serta umat pada khususnya.

Sementara, Basri menambahkan, pertumbuhan pesantren di Kalbar semakin pesat. Ia berharap, pemerintah semakin memehatikan kondisi pesantren di Kalimantan yang masih minim sarana dan prasarana ketimbang di Pulau Jawa.

Terpisah, Deputi I Unit Kerja Presiden Pemantapan Ideologi Pancasila (UKP-PIP), Anas Saidi, mengimbau pemerintah tidak menafikan kekhawatiran sejumlah elemen masyarakat terkait Perppu Ormas yang berpotensi memicu otoritarianisme.

Menurutnya, konsideran perppu seharusnua menjelaskan secara rinci apa yang dimaksud dengan ormas anti-Pancasila. Termasuk kelompok masyarakat yang berargumentasi tidak ada situasi genting yang memaksa sebagai persyaratan normatif-konstitusional sebagaimana diatur dalam Pasal 22 UUD 1945.

"Meski kehadiran Perppu merupakan subyektivitas Presiden yang meyakini kegentingan untuk menerbitkan Perppu. Tapi intinya ialah, Pancasila kita itu surplus pembicaraan, miskin keteladanan," ujarnya di Kantor UKP-PIP, Jakarta. (OL-2)