PPDB Sisakan Kuota Murid Baru yang tidak Terisi

PROSES pendaftaran peserta didik baru (PPDB) yang dilakukan sekolah-sekolah di sejumlah daerah telah usai. Tahun ajaran baru pun dimulai. Namun, di beberapa daerah tersisa kuota murid baru yang tidak terisi.

Di Sulawesi Selatan (SMA) misalnya, untuk tingkat sekolah menengah atas (SMA), tersisa bangku kosong sebanyak 4.094 kursi. Namun, kuota tersebut untuk sementara waktu tidak boleh diisi untuk menghindari kecurangan yang dilakukan pihak-pihak tertentu.

"Dinas Pendidikan Sulsel akan memverifikasi terlebih dahulu kuota yang kosong ini. Kita punya waktu tiga hari, hingga 20 Juli selama masa pengenalan lingkungan sekolah (MPLS) untuk mengatur dan mengisi kuota. Kita juga harus lihat siapa tahu ada yang tinggal kelas, itu dimasukkan ke situ," ujar Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sulsel, Irman Yasin Limpo, di Makassar, kemarin (Minggu, 16/7).

Ketua PPDB 2017 Provinsi Sulsel, M Ruslim, mengungkapkan kuota yang tersisa akan diisi melalui jalur offline. "Karena tidak mungkin dibiarkan kosong, sementara pendaftar banyak. Makanya, akan dihitung ulang."

Ia menegaskan pengisian kuota yang kosong di satu sekolah tidak boleh dilakukan kepala sekolah. Semua harus lewat dinas pendidikan. "Kita takut ada kejadian seperti pungli dan hal-hal lain yang bisa bikin rebut," tegas Ruslim.

Di Sumatra Utara (Sumut), untuk jenjang SMA/SMK tercatat ada 28.350 kursi murid baru yang masih kosong.

Anggota DPRD Sumut, Sutrisno Pangaribuan, menilai kekosongan itu disebabkan belum siapnya Dinas Pendidikan Sumut menjalankan sistem zonasi pada PPDB tahun ini. "Kenapa harus dipakai sistem zona /kewilayahan kalau tidak siap?" tanya Sutrisno.

Sementara itu, terkait dengan tahun ajaran baru, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhadjir Effendy berpesan agar tidak ada perpeloncoan dan pungutan liar di sekolah. "Tidak boleh ada pelonco. Kita sudah mengeluarkan pedoman (pelaksanaan masa pengenalan lingkungan sekolah/MPLS)," kata dia. Muhadjir juga mengingatkan sekolah agar jangan memanfaatkan PPDB untuk melakukan pungutan.

"Marilah kita tegakkan kejujuran di sekolah. Sekolah sumber peradaban. Kalau sumber peradabannya sudah keruh, sudah banyak praktik-praktik tidak terpuji, nanti di hilirnya bagaimana?" ucapnya ketika mengunjungi Kantor PP Muhammadiyah di Yogyakarta, Sabtu (15/7). (LN/PS/AT/H-3)