Beraksi tanpa Berisik

PANITIA harus menunda pemilihan Ketua Kelompok Masyarakat Pengawas (Pokmaswas) Perairan Empangau dan Empangau Hilir, Kapuas Hulu, Kalimantan Barat. Mereka masih menunggu kesediaan Agus untuk maju sebagai salah satu calon ketua. Dia selama ini selalu bergeming walaupun dukungan terhadap pencalonannya terus mengalir.

Agus yang cuma punya ijazah SD enggan dicalonkan lantaran merasa berpendidikan rendah. Bapak dua anak itu juga mengaku tidak lihai beretorika, seperti pemimpin pada umumnya. "Saya tidak pandai ngomong. Bagaimana nanti kalau ketemu pejabat atau menghadapi tamu?" kata Agus kepada Media Indonesia.

Namun, mayoritas warga di kedua desa menginginkannya untuk ikut mencalonkan diri. Panitia pun menunda pelaksanaan pemilihan ketua pokmaswas guna memberikan kesempatan kepada Agus untuk berpikir ulang. Penundaan tersebut juga demi mengakomodasi aspirasi warga.

Lelaki berusia 38 tahun itu pun mengalah. Dia akhirnya mengikuti kontestasi tersebut bersama para pesaingnya. Agus pun akhirnya terpilih sebagai Ketua Pokmaswas Perairan Empangau dan Empangau Hilir pada 2015. "Saya memberi syarat sebelum memutuskan untuk maju. Tolong awasi dan tegur saya jika melakukan kesalahan," ungkapnya.

Walaupun sudah diduga, kemenangan Agus cukup dramatis. Para pesaingnya langsung mengakui kemenangan tersebut saat penghitungan suara masih separuh jalan. Mereka menyadari dukungan terhadap Agus bakal tidak terbendung. Raihan suaranya jauh melampaui mereka sehingga tidak mungkin lagi bisa dikejar.

Rekam jejak
Warga begitu meyakini kemampuan Agus karena rekam jejaknya. Dia selama ini dikenal sebagai orang yang murah hati dan ringan tangan. Agus juga dianggap sebagai sosok warga yang jujur dan idealis. Jejak itu terekam melalui kerja kerasnya saat mengelola salah satu danau di Empangau dan dalam pergaulan sehari-hari.

Pokmaswas yang kini dinakhodai Agus menaungkan nelayan di Desa Empangau dan Empangau Hilir, Kecamatan Bunut Hilir, Kabupaten Kapuas Hulu, Kalimantan Barat. Tugas utama kelompok itu ialah mengawasi pelestarian Danau Lindung Empangau beserta wilayah perairan lain di kedua desa.

Berawal dari Rukun Nelayan yang berkembang menjadi Kelompok Pengelola Danau, sesuai dengan amanat UU No 45/2009 tentang Perikanan, organisasinya ditetapkan sebagai pokmaswas.

Pokmaswas memiliki peran sentral di Empangau dan Empangau Hilir. Mereka menjadi penyokong pembangunan infrastruktur dan fasilitas umum di kedua desa. Pokmaswas itu bahkan mampu menyubsidi dan mendirikan SMA satu-satunya di perkampungan nelayan tersebut.

Pendanaan Pokmaswas Perairan Empangau dan Empangau Hilir di antaranya berasal dari kontribusi sebesar Rp250 ribu untuk setiap ikan siluk yang dipanen warga dari Danau Lindung Empangau. Danau seluas 124 hektare ini dikenal sebagai satu di antara habitat alam siluk atau arwana superred (Sclerophagus formusos) di Kapuas Hulu.

Siluk di Danau Empangau hanya boleh dipanen pada saat tertentu dalam setahun. Serentengan aturan juga diberlakukan untuk mencegah kepunahan ikan endemik Kalimantan tersebut. Penggunaan alat tangkap, ukuran ikan, teknis pemanen, hingga berbagai larangan serta sanksi diatur secara ketat dan tertulis secara detail.

Agus bersama kelompoknya harus mengawasi dan memastikan bahwa tidak ada aturan yang dilanggar. Jika ada yang melanggarkan, akan dikenai sanksi berupa denda uang, larangan memanen siluk, hingga diusir dari perkampungan. Agus bahkan pernah menjatuhkan sanksi dan memecat pengurusnya karena melanggar aturan tersebut.

Karena keberadaan pokmaswas menyangkut hajat hidup bersama, warga pun tidak mau sembarangan memilih ketuanya. Mereka memilih Agus lantaran dia juga berani bertindak tegas dalam menyelesaikan konflik dan menegakkan aturan. "Aturan itu kan dibuat bersama, saya cuma menjalankannya," tegasnya.

Agus juga tidak lupa menuliskan kondisi terkini kas pokmaswas pada papan tulis di ruang depan kediamannya, yang merangkap warung kebutuhan pokok. Dia bersama pengurus lainnya juga wajib mempertanggungjawabkan keuangan kelompok kepada seluruh warga dalam rapat tahunan.

Anutan warga
Buah manis dari kejujuran dan rendah hati juga dipetik Dingo Markus, juga pemimpin dari Kapuas Hulu. Ia menjadi anutan warga lantaran sikapnya tersebut. Mereka merasa terayomoni dengan tipikal seorang pemimpin yang bersih dan merakyat.

Penampilan dan kehidupan Dingo memang teramat sederhana untuk ukuran seorang pemimpin paling berpengaruh di desa. Dia bersama keluarga kecilnya hingga saat ini masih menumpang di rumah mertua. Lokasi bangunan tua dari kayu tersebut pun cukup terpencil karena berada di ujung jalan buntu di sudut perkampungan.

Sebagai kepala desa, lelaki berusia 40 tahun ini juga dikenal tertib administrasi. Penggunaan uang negara sekecil apa pun harus bermanfaat dan bisa dipertanggungjawabkan. Efisiensi penggunaan anggaran pun diberlakukan secara ketat. Dingo bahkan acap kali mengembalikan sisa dana operasional dan perjalanan dinasnya.

"Kepala desa selalu menggunakan dana minimal. Itu pun pasti dikembalikan lagi ke kas desa kalau masih ada sisanya. Seratus rupiah sekalipun," ungkap Sekretaris Desa Tanjung Sugianto Tamin, beberapa waktu lalu.

Integritas dan akuntabilitas tersebut pun berdampak besar terhadap kapabilitas Dingo sebagai kepala desa. Popularitas dan elektabilitasnya juga kian moncer sehingga dia terpilih kembali pada tahun lalu. Dingo dianggap berhasil membuat perubahan besar di Desa Tanjung. Satu, di antaranya perubahan pola pikir warga.

Dingo menanamkan kesadaran bersama tentang pentingnya menjaga kelestarian lingkungan. Kesadaran itu pun tumbuh melalui gerakan menghijaukan kembali lahan kritis dengan tanaman lokal dan produktif. Pemimpin Desa Tanjung itu tidak hanya pandai menggugah dan memerintah. Dia juga turut berpeluh di lapangan.

Dingo sangat terbuka untuk bekerja sama dengan pihak yang sevisi dengan mereka. Dia menyadari bahwa dibutuhkan banyak tangan untuk membantunya dalam mewujudkan perubahan. Melalui kerja sama itu, dia berharap menemukan titik keseimbangan antara konservasi dan kebutuhan ekonomi masyarakat.

Pengembangan karet unggul dengan teknologi pengolahan yang ramah lingkungan pun dipilih menjadi salah satu solusi. Program yang disokong pemerintah kabupaten dan lembaga swadaya masyarakat tersebut diharapkan mampu memupus ketergantungan warga terhadap eksploitasi hutan.

"Warga sangat bergantung dengan hutan karena untuk (lahan) berladang sehingga harus ada solusi agar mereka tetap bisa makan," tegas Dingo sang pemimpin desa yang berada di kawasan Muller, pegunungan yang membentang sepanjang 860 hektare di perbatasan Kalimantan Barat-Kalimantan Timur.

Degradasi lingkungan di wilayah tersebut tentu berdampak pada keseimbangan ekosistem regional. Apalagi tiga sungai di Kalimantan, yakni Kapuas, Barito, dan Mahakam, berhulu di pegunungan Muller. Kiprah Dingo pun mengalir jauh, melampaui desa yang dipimpinnya. (M-1)