Sekolah Lima Hari Dinilai Mampu Tangkal Radikalisme

WACANA Kementerian Pendi­dikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) menetapkan program Full Day School atau se­kolah lima hari mendapat­kan dukungan sekaligus kritik­an dari sejumlah pihak. Dari se­bagian yang mengkritik, terdapat Maarif Institute menyambut baik kebijakan Menteri Muhadjir Effendy tersebut.

“Pada dasarnya Maarif In­stitute mendorong kebijakan ini. Sekolah memiliki peran lebih aktif dan leluasa dalam upaya melawan radikalisme yang sering kali dilakukan di luar jam sekolah,” kata Direktur Eksekutif Maarif Institute M Abdullah Darraz di Jakarta, kemarin.

Ia juga berpendapat asumsi-asumsi penolakan yang dilontarkan sebagian pihak terhadap kebijakan ini hendaknya dapat didialogkan secara konstruktif. Sepatutnya penolakan itu tidak dilakukan secara apa­tis. “Kemendikbud telah melakukan kajian mendasar terhadap lahirnya kebijakan ini. Sebab itu berbagai perbedaan dalam menanggapi kebijakan ini perlu didialogkan.”

Sementara itu, kritik tajam juga dilontarkan Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama Ami­zar Isma. Dia menilai masih ba­nyak yang harus dikaji lebih lanjut terkait kebijakan tersebut. Mizar mengatakan, kesalahan pertama Kemendibud kurang menimbang dan mengakomodasi aspirasi berbagai pihak. “Ini sama saja dengan konsep full day school, dengan 5 hari waktu sekolah berarti ada penambahan waktu setiap harinya menjadi 8 jam waktu sekolah. Ini nggak bener ini. Anak-anak pasti akan terenggut waktu bermain dan bersosialisasinya dengan teman.”

Padahal menurut Mendikbud, penguatan karakter terse­but tidak berarti siswa akan belajar selama delapan jam di kelas. Namun, siswa akan didorong melakukan aktivitas yang menumbuhkan budi pe­kerti serta keterampilan abad ke-21. Tak hanya di sekolah, lingkungan seperti masjid, gereja, pura, lapangan sepak bola, museum, dan sanggar seni dapat menjadi sumber be­lajar dengan proporsi pembentukan karakter 70% dan pengetahuan 30%. (Bay/RO/AB/MG/H-5)