Bekraf Sebut IBOS Bisa tidak Diterapkan jika Merugikan Industri Film Nasional

WAKIL Kepala Badan Ekonomi Kreatif (Bekraf) Ricky Pesik mengatakan, sistem box office terintegrasi (integrated box office system/IBOS) sekadar metode bukan produk, untuk melakukan pendataan jumlah penonton menjadi lebih detail dan akurat.

Ricky memastikan IBOS tidak akan diterapkan jika mencelakakan bisnis perfilman, atau membuat film nasional tidak akan kunjung menguasai pasar.

"Jika mencelakakan, Bekraf akan melupakan metode ini (IBOS). Bila sebaliknya, tugas Bekraf memperjuangkan hadirnya kebijakan tata kelola yang lebih bermanfaat," ungkap Ricky melalui keterangan tertulis di Jakarta, Selasa (23/5).

Karena itu, lanjut dia, penerapan IBOS memerlukan payung hukum, yakni Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud).

"Bekraf terus berkoordinasi dengan Kemendikbud. Kepentingan Bekraf untuk ekosistem industri yang lebih baik dengan mengacu pada aspirasi pelaku di industri perfilman," ungkapnya.

Sebelumnya, Kepala Pusat Pengembangan Perfilman Kemendikbud Maman Wijaya mengatakan, pelaku usaha bioskop hanya diwajibkan melaporkan pertunjukan film kepada Kemendikbud. Hal ini, jelas Maman, sesuai amanat UU Perfilman.

Dalam aturan, lanjut Maman, Kemendikbud diwajibkan memberikan laporan perihal jumlah penonton dalam setiap judul film yang diputar di bioskop kepada masyarakat.

"Dalam aturan tidak disebutkan bahwa pelaku usaha diwajibkan membuka data kepada masyarakat, sebab laporan akan disampaikan kementerian," urainya.

Ketua Badan Perfilman Indonesia Chand Parwez Servia mengatakan, penerapan sistem data secara realtime, atau IBOS tidak diatur dalam undang-undang. Karena itu, ia khawatir wacana penerapan IBOS justru akan banyak memunculkan persoalan.

"Ini (sistem IBoS) akan lebih banyak mudarat daripada manfaatnya. Selama ini saya sebagai produser film selalu mendapatkan data yang dibutuhkan untuk kepentingan film saya," tukasnya. (RO/OL-2)