Pemerintah Tunda Proyek Energi Nuklir

MESKI nuklir menjadi energi masa depan, pemerintah belum melirik tenaga nuklir. Pemerintah masih akan memprioritaskan pengembangan energi baru dan terbarukan yang selama ini belum dimanfaatkan secara maksimal.

Dalam pertemuan Presiden Joko Widodo, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Sudirman Said, dan Kepala Badan Tenaga Nuklir Nasional (Batan) Djarot S Wisnubroto di Istana Negara, kemarin, menyimpulkan Indonesia masih belum memprioritaskan energi nuklir untuk pembangkit listrik.

Menurut Menteri ESDM, pemerintah akan mengembangkan potensi energi baru dan terbarukan seperti mikrohidro, angin, arus laut, matahari, dan panas bumi. "Tiga ratus megawatt energi baru terbarukan akan menjadi prioritas pemerintah untuk lima tahun ke depan," ujar Sudirman.

Meski demikian, pemerintah tetap menjaga pengetahuan tentang nuklir secara teknologi. Apalagi, jelasnya, Batan sudah cukup lama mengembangkan aplikasi teknologi, dalam skala sangat luas, mulai urusan pangan, kesehatan, industri, hingga energi, termasuk tenaga nuklir.

Sudirman menilai dibutuhkan road map dalam pengembangan energi nuklir untuk menentukan kapan Indonesia memiliki pembangkit listrik tenaga nuklir (PLTN). Dewan Energi Nasional (DEN), Kementerian PPN/Bappenas dan Batan harus terlibat dalam penyusunan road map tersebut.

Pemerintah juga mendorong Batan terus menjalin kerja sama internasional, baik lembaga riset maupun negara pengguna nuklir. "Para ahli kita harus tetap update dengan pengetahuan dan teknologi bidang nuklir," ujarnya.

Sementara itu, Djarot mengatakan Batan telah melakukan kajian selama 40 tahun untuk menyiapkan nuklir sebagai opsi energi nasional.

Menurutnya, penolakan masyarakat menjadi salah satu penyebab hambatan proyek nuklir. Masyarakat sering mempertanyakan kesiapan dan standar keselamatan tinggi dari proyek nuklir.

Padahal, jelasnya, potensi nuklir Indonesia sebanyak 70 ribu ton per hektare yang berada dalam sebaran daerah tertentu, seperti di Kalimantan Barat, Bangka, Sulawesi Barat, dan Papua.

Djarot menyayangkan besarnya potensi nuklir yang tidak terakomodasi karena belum ada regulasi tentang komersialisasi bahan bakar nuklir. "Tapi instruksi beliau (Presiden) kepada Menteri ESDM untuk dikaji secara saksama, apakah perlu nuklir atau tidak," pungkasnya. (Pol/X-10)