USAID Rilis Studi untuk Perkecil Kesenjangan Guru SD

USAID melalui program Prioritas baru saja merilis hasil studi suplai dan kebutuhan Guru Kelas Baru di Sekolah Dasar. Studi ini untuk membantu Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Kemenristekdikti) serta Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) dalam menganalisis cara memperkecil kesenjangan antara menyiapkan suplai dan kebutuhan guru kelas SD.

Berdasarkan data rembuk nasional pendidikan dan kebudayaan 2015 yang dikutip tim studi, disebutkan bahwa Indonesia masih kekurangan guru kelas PNS sebesar 282.224 guru. Namun, jika memasukkan data guru bukan PNS, ada kelebihan 82.245 guru kelas.

Sementara pada tahun yang sama, berdasarkan Pangkalan Data Perguruan Tinggi (PDPT) Kemenristekdikti, ada 415 lembaga pendidikan dan tenaga kependidikan (LPTK), yaitu 37 LPTK negeri dan 378 LPTK swasta yang meluluskan Program PGSD sebanyak 91.247 lulusan. Lulusan itu akan terakumulasi setiap tahunnya dan diproyeksikan pada 2025 mencapai 444.551 lulusan.

"Dengan mengetahui data guru kelas di sekolah dasar, maka LPTK dapat mempertimbangkan kuota mahasiswanya sesuai kebutuhan guru kelas baru di sekolah dasar," kata Stuart Weston, Direktur Program USAID Prioritas di Jakarta, Jumat (28/4).

Studi yang dilaksanakan dalam 18 bulan terakhir tersebut menemukan bahwa kebutuhan guru kelas baru di SD akan meningkat seiring berjalannya waktu, seperti guru yang pensiun, semakin sedikit guru baru yang masuk ke dalam sistem, dan jumlah siswa di sekolah yang meningkat.

Namun, ke depan dengan perubahan populasi penduduk, jumlah siswa di SD akan stabil dalam waktu sekitar 5 tahun. Jika sistem berlanjut seperti saat ini, tanpa usaha untuk meningkatkan efisiensi dalam penyebaran guru, maka kita dapat mengharapkan adanya penurunan jumlah suplai guru kelas baru selama tahun-tahun mendatang.

Mark Heyward, Ketua Tim Studi USAID, mengemukakan, ada empat skenario yang bisa dilakukan untuk mengurangi kebutuhan kelas SD berdasarkan pengalaman USAID Prioritas membantu penataan dan pemerataan guru di 7 provinsi mitra.

Pertama, skenario normal atau tidak melakukan kebijakan apapun. Kedua, melakukan skenario penggabungan sekolah atau kelas rangkap. Ketiga, melakukan skenario alih fungsi guru mata pelajaran menjadi guru kelas. Keempat, melakukan skenario gabungan kedua dan ketiga.

"Bila gabungan skenario kedua dan ketiga dilakukan, maka bisa mengurangi kebutuhan guru kelas SD mencapai 45%, dan ini akan membuat efisiensi anggaran pendidikan," ungkap Heyward.

Namun demikian, kebutuhan guru baru akan meningkat sejalan dengan jumlah guru yang pensiun dan bertambahnya penduduk usia sekolah, pada 2025 kebutuhan guru baru diproyeksikan sebesar 560.003 guru (skenario 1), sebesar 516.794 guru (skenario 2), sebanyak 438.058 (skenario 3), dan sebanyak 394.914 (skenario 4).

Bila melihat jumlah suplai lulusan PGSD dari sisi wilayah, menurut Aos Santosa, salah satu anggota tim studi, LPTK yang ada di Jawa memberikan suplai lulusan PGSD paling besar. Sebagian besar juga dari Sumatra, kecuali Provinsi Kepulauan Riau, dan sebagian besar di Sulawesi, kecuali Sulawesi Barat dan Tenggara, serta Kalimantan Selatan.

"Membandingkan suplai dan kebutuhan guru kelas SD dengan asumsi tidak melakukan skenario efisiensi, di wilayah Jawa baru mengalami kekurangan suplai pada 2023, wilayah Sulawesi pada 2019, wilayah Sumatra pada 2017. Wilayah yang mengalami kekurangan suplai sejak 2017 adalah wilayah Kalimantan, Nusa Tenggara, Maluku, dan Papua," kata Aos.

Hasil studi ini merekomendasikan suplai guru kelas baru di SD yang berasal dari lulusan LPTK harus melalui Pendidikan Profesi Guru (PPG) setelah lulus S1 PGSD. Dengan demikian, PPG bisa menjadi pengendali kelebihan suplai lulusan PGSD terutama memperhatikan kebutuhan nyata di masing-masing wilayah atau lebih rinci menurut provinsi dan kabupaten.

"Bahkan dalam mendistribusikan suplai guru SD bisa lintas wilayah berdasarkan rekam jejak LPTK dan provinsi/kabupaten yang sangat membutuhkan guru baru," pungkas Aos. (RO/OL-2)