Target Dwelling Time Tahun Depan 1,5 Hari

Jokowi mengingatkan para pejabat dan mafia pelabuhan tidak bisa lagi bermain-main dalam proses bongkar muat kontainer di pelabuhan.

SEBAGAI upaya untuk mengakselerasi pertumbuhan ekonomi, pemerintah berusaha memperlancar arus bongkar muat di pelabuhan.

Tidak tanggung-tanggung, Menteri Koordinator Kemaritiman dan Sumber Daya Rizal Ramli pun sesumbar mampu memperingkas waktu arus bongkar muat hingga keluar barang dari pelabuhan (dwelling time) menjadi 1,5 hari pada tahun depan.

Saat ini, dengan berbagai upaya pembenahan, dwelling time telah berkurang dari 6-7 hari menjadi 4,39 hari.

Rizal meyakini capaian dwelling time 4,39 hari saat ini masih bisa dikurang lagi. Ia mengungkapkan beberapa langkah akan ditempuh, seperti menambah jalur kereta api di pelabuhan, memberlakukan sistem denda, dan mengintegrasikan sistem IT, sehingga bisa mengurangi hari cukup signifikan.

"Kalau itu semua dilakukan, target kami hanya 1,5 hari lah dwelling time-nya," tegasnya dengan nada optimistis seusai rapat terbatas bersama Presiden Joko Widodo di Kantor Presiden, Jakarta, kemarin.

Kehadiran Rizal ke Istana Presiden itu lantaran Jokowi ingin mendapat laporan perkembangan dwelling time yang selalu ia pantau melalui Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) yang telah diterjunkan di lapangan.

"Saya ingin melihat perubahan yang konkret," tegas Presiden saat membuka ratas yang juga dihadiri Menko Polhukam Luhut Pandjaitan, Menteri Perhubungan Ignasius Jonan, Menteri Perdagangan Thomas Lembong, dan Kapolri Jenderal Badrodin Haiti.

Jokowi juga menegaskan bahwa para pejabat tidak bisa main-main lagi dengan dwelling time, karena Indonesia telah masuk era kompetisi. Ia pun meminta terus ada pembenahan, dari tahapan pemeriksaan Bea dan Cukai, pembenahan jalur, dan pemeriksaan fisik.

Presiden juga meminta Kapolri dan Bea dan Cukai melakukan mengawasi dan menertibkan mafia pelabuhan.

Rizal memaparkan pembenahan yang sudah dilakukannya, yaitu menderegulasi sejumlah aturan dari instansi terkait yang menghambat dan pembenahan jalur hijau dan jalur merah pemeriksaan fisik kontainer. Pemerintah juga menerapkan sanksi kepada importir yang terlambat mengirimkan daftar barang impor atau dokumen manifes yang bakal masuk pelabuhan. Tujuannya, pemeriksaan barang bisa lebih cepat.

Menhub Jonan menambahkan bahwa sistem Inapornet akan diluncurkan pada April hingga Juni 2016 di empat pelabuhan besar, yakni Tanjung Priok, Belawan, Tanjung Perak, dan Soekarno-Hatta (Makassar).

"Sistem ini untuk membantu sistem Indonesia National Single Window (INSW), supaya pengurusan administrasi dan movement barang di lini satu lebih cepat," jelasnya.

Proyek 35 ribu Mw

Selain ratas dwelling time, Presiden Jokowi juga melakukan pertemuan dengan investor pembangkit listrik agar turut membantu program pembangunan pembangkit listrik 35 ribu megawatt (Mw).

"Pertanyaannya, mampukah target itu kita penuhi? Kita mampu dan bisa. Dengan catatan, izin yang terlalu ruwet, terlalu lama, harus dipotong baik di kementerian, pusat maupun daerah," tuturnya.

Pemerintah tengah mematangkan peraturan presiden (perpres) yang akan menjadi payung hukum untuk pembangunan jalur transmisi listrik. Ini merupakan bagian dari megaproyek pembangkit listrik 35 ribu Mw. (Wib/X-10)