Menkeu Imbau Pejabat di Kemenkeu Laporkan LHKPN

MENTERI Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengimbau kepada para pejabat di lingkungan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) untuk melaporkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Imbauan tersebut ditujukan terutama bagi 109 pejabat eselon III yang baru saja dimutasi dan dilantik. Ani, biasa ia disapa, mengatakan, bagi sebagian pejabat yang sudah melaporkan maka diharapkan agar memperbarui laporan tersebut ke komisi tersebut.

"Saya dapat laporan seluruh pejabat sudah laporkan LHKPN, berarti Anda perlu meng-update posisi yang baru," kata Ani, di Gedung Mezzanine, Jakarta Pusat, Senin (27/3).

LHKPN menjadi sangat penting dalam menentukan kredibilitas pejabat. Dari LHKPN bisa diselidiki aliran harta oleh PPATK. Dalam hal ini, Ani tak segan mempromosikan pejabat yang berprestasi baik ke posisi yang lebih tinggi.

Namun, ia akan sedih apabila pejabat dengan kinerja bagus tersebut pada saat akan dipromosikan mendapat catatan dari PPATK sehingga membuat namanya jatuh.

"Pada saat Anda akan dipromosikan, pasti saya lihat dari PPATK, bukannya apa-apa. Bukan Anda enggak boleh kaya. Kalau Anda kaya berasal dari harta yang memang Anda peroleh maka itu memang sah-sah saja," ujar Ani.

Namun, lanjutnya, jika kekayaan tersebut berasal dari jabatan yang diperoleh dan merupakan bentuk dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN), ini adalah bentuk dari penghianatan terhadap integritas diri sendiri. MTVN/E-2