KPK Kawal Megaproyek Pertamina

PT Pertamina menggandeng Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait dengan sejumlah rencana pembangunan proyek besar yang menelan anggaran hingga US$30 miliar-US$40 miliar. Hal itu dilakukan agar megaproyek Pertamina berjalan sesuai dengan rencana dan untuk menghindari penyalahgunaan kewenangan dan korupsi.

“Jadi, nanti kita dalam menjalani megaproyek itu kita akan banyak berkonsultasi dengan tim dari KPK manakala kita menghadapi banyak hambatan karena kan proyek seperti itu memerlukan resources yang cukup besar. Jadi, mulai dari sistem, mulai dari pengadaan,” jelas Direkrut Utama (Dirut) PT Pertamina Elia Massa Manik seusai bertemu dengan pimpinan KPK di Gedung KPK, Jakarta, kemarin.

Elia mengakui hal itu dibicarakan pada pertemuan dengan pimpinan KPK sebagai bentuk konsultasi seputar rencana kerjanya yang baru menjabat Dirut Pertamina. Pertemuan juga bertujuan memastikan langkah kerjanya bisa sesuai dengan aturan dan mencegah penyalahgunaan kewenangan.

“Apalagi kami saat ini ada sejumlah proyek dengan skala project besar seperti proyek pembangunan kilang yang tidak main-main, yaitu hingga US$30 miliar-US$40 miliar pada lima tahun ke depan,” tambahnya.

Sejumlah megaproyek Pertamina antara lain peningkatan kapasitas kilang atau refinery development master plan (RDMP) di Cilacap, Balikpapan, Balongan, dan Dumai. Setiap proyek diperkirakan membutuhkan US$4 miliar-US$5 miliar. Dua rencana kilang baru di Tuban dan Bontang masing-masing butuh biaya hingga US$12 miliar-US$14 miliar.

Elia melanjutkan, KPK juga diminta mengawal sejumlah kebijakan. Salah satunya kebijakan BBM satu harga yang membutuhkan masukan dan pengawasan agar berjalan tepat waktu serta mencegah penyimpangan. “Tentunya dalam mengusung program seperti itu harus dengan project management yang baik dan ontime. Kalau kita terlambat, kerugiannya bisa besar.”

Terakhir, Elia meminta KPK meng­awal transparansi di semua lini Perta­mina. “Dengan transparansi, saya harap bisa membentuk soliditas yang membuat teamwork kuat sehingga tidak muncul lagi kecurigaan.”

Kerap terhambat
Ketua KPK Agus Rahardjo menyambut baik kunjungan Dirut Pertamina yang baru. Itu menunjukkan Elia memiliki komitmen yang baik untuk menciptakan good governance, membangun transparansi, serta mendorong pencegahan korupsi. “Janji kami di KPK sepanjang tujuannya baik, tujuannya untuk rakyat banyak, itu akan kami kawal,” katanya.

Agus pun berjanji KPK akan membantu Pertamina untuk menciptakan kinerja profesional. Diakuinya, sejumlah lembaga yang memiliki proyek besar memang kerap terhambat oleh faktor birokrasi yang berbelit dan tidak transparan. “Jadi, mungkin perlu diinga­t terkait tugas KPK itu salah satunya, selain penindakan, juga pencegahan. Kalau ada megaproyek dengan nilainya besar, sering ada hambatan birokrasi, seperti bupati kalau dipanggil gubernur gak mau, tapi kalau dipangil KPK baru datang,” paparnya.

Itu sebabnya, lanjut dia, KPK akan membantu memperlancar alur birokrasi di Pertamina. “Kami bantu memperlancar proses, urusan, dan menegakkan integritas. Semoga pendampingan ini bisa mempercepat akselerasi Perta­mina dalam mendorong bangsa ini jadi sejahtera lebih cepat.” (E-3)