Pemerintah Diminta Perbaiki Kualitas Anggaran Pertanian

KETIMPANGAN sosial di Indonesia secara umum berasal dari pertumbuhan ekonomi yang tidak seimbang. Dalam beberapa tahun terakhir, pertumbuhan ekonomi didominasi oleh sektor jasa. Sementara di sisi lain, misalnya kinerja sektor perdagangan terutama pertanian dan manufaktur, berjalan tidak optimal.

Pengamat Pertanian Bustanul Arifin mengatakan, salah satu penyebab tidak optimalnya industri pertanian adalah minimnya akses pasar dan sumber daya yang terbatas.

"Ketimpangan di sektor pertanian dapat dilihat dari penguasaan lahan. Pemerataan kepemilikan aset lahan petani semakin berkurang setiap tahun," ujarnya saat dihubungi, Selasa (14/3)

Ia mengatakan, saat ini sebanyak 23,7 juta petani hanya menguasai 21,5 juta hektare (ha), bahkan 13,5 juta petani tidak memiliki lahan. Sementara, di sisi lain, 2.178 korporasi menguasai lahan sekitar 16 juta ha.

Reformasi agraria yang berulang kali ditekankan Presiden Joko Widodo, kata Bustanul, jangan sebatas seruan saja. "Karena persoalan lahan merupakan kerangka utama untuk meningkatkan kesejahteraan petani yang secara tidak langsung akan mengurangi ketimpangan," ungkapnya.

Saat ini, berdasarkan data Konsorsium Pembaruan Agraria, terdapat 70 juta ha lahan di Indonesia, tetapi hanya 45 juta ha yang efektif berproduksi. Adapun, untuk produk pangan utama berasal dari 7,8 juta ha lahan sawah dan 15 juta ha lahan kering.

"Ketimpangan ini urusan besar, tidak bisa diselesaikan dalam jangka pendek. Terkait masalah lahan ini, saya pikir pemerintah harus memperbaiki kualitas anggaran sehingga benar-benar bisa terakomodir dengan baik. Dimulai saja dari situ," tegas Bustanul.

Besarnya jumlah anggaran yang dimiliki pemerintah untuk digelontorkan ke sektor pertanian, akan percuma jika dilakukan dengan tidak seksama sehingga hasilnya pun tidak optimal.

"Kebijakan serta anggaran itu harus didasarkan pada bukti-bukti yang ada di lapangan, tidak sekadar voting mana yang perlu mana yang tidak," sambungnya.

Di lain kesempatan, Menteri Badan Perencanaan Pembangunan Nasional mengakui kontribusi sektor pertanian terhadap perekonomian tidak maksimal pada tahun lalu yakni hanya 15%.

Untuk memaksimalkannya, ia mengatakan harus ada sinergi antarsektor sehingga ada nilai tambah yang bisa dihasilkan dari sektor agrikultur.

"Latar belakang perekonomian kita kan selalu industri manufaktur dan pertanian. Porsi manufaktur 30%, pertanian 15%. Ini yang harus ditingkatkan," ujar Bambang.

Ia menekankan industri di dua sektor itu harus dipadukan agar dapat lebih kompetitif dan memiliki nilai jual yang lebih lagi.

"Kan ada banyak yang bisa dibuat, manufaktur berbasis pertanian, seperti karet, sawit, dan lain-lain. Dua-duanya perlu naik dan berlanjut ke tahun-tahun ke depan," tuturnya. OL-2