Menteri ESDM Berharap Produksi Migas Blok Mahakam Dipertahankan

MENTERI Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Ignasius Jonan melakukan kunjungan kerja ke Blok Mahakam, Kalimantan TImur untuk memantau keberlangsungan operasi minyak dan gas bumi (migas) di wilayah kerja tersebut. Wilayah Blok Mahakam yang dikunjungi meliputi South Processing Unit (SPU) dan Lapangan Bekapai.

Blok Mahakam merupakan produsen gas terbesar Indonesia yang dilengkapi dengan terminal Liquified Natural Gas (LNG), selain LNG Tangguh, dan LNG Donggi Senoro. Kontribusi gas Blok Mahakam dalam total produksi gas nasional sekitar 20%, disusul oleh Proyek Tangguh sekitar 17%. Blok yang dikelola oleh Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) Total E&P Indonesie (TEPI) dan Inpex Corporation akan berakhir kontraknya pada 31 Desember 2017. Saat ini blok Mahakam dalam tahap transisi pengelolaan dari kontraktor eksisting kepada kontraktor baru yaitu PT Pertamina Hulu Mahakam (PT PHM).

Kontrak Kerja Sama (KKS) Blok Mahakam telah ditandatangani antara SKK Migas dengan PT PHM tanggal 29 Desember 2015 dan akan berlaku efektif pada tanggal 1 Januari 2018.

“Proses transisi pengelolaan Blok Mahakam dari Total dan Inpex kepada Pertamina, telah dipersiapkan dengan baik sejak 2015. Jadi yang sudah berjalan dengan baik agar diteruskan saja. Produksi harus dipertahankan dan operasi harus efisien. Untuk itu biaya tidak boleh naik dan hasil produksi tidak boleh turun," tutur Jonan melalui keterangan resmi, Sabtu (11/3).

Dalam masa transisi pengelolaan blok Mahakam, SKK Migas dan Pertamina Hulu Mahakam telah menandatangi amandemen KKS pada Oktober 2016. Amandemen tersebut menjadi dasar bagi Pertamina untuk dapat berinvestasi lebih awal untuk kegiatan pengeboran Blok Mahakam dalam rangka menjaga tingkat produksi migas Blok Mahakam.

Pada 2017 rencananya dilakukan pengeboran sebanyak 6 sumur oleh Total E&P Indonesie dan 19 sumur oleh PT PHM. “Penting untuk memastikan tingkat produksi migas Blok Mahakam dapat dipertahankan. Di tengah harga minyak yang masih sekitar US$50 per barel, produksi migas harus tetap dijaga bahkan ditingkatkan,” ungkap Jonan.

Dalam kunjungan ini Menteri ESDM juga mengungkapkan urgensi dari efisiensi dan teknologi dalam pengelolaan hulu migas. Mengingat, harga jual migas merupakan unsur di luar kendali KKKS. Semakin efisien kegiatan operasi migas, maka kontribusi bagi seluruh pemangku kepentingan akan meningkat. Hal ini menjadi prioritas Pemerintah.

"Apalagi blok Mahakam ini kan blok yang sudah tua, sehingga dibutuhkan teknologi yang tepat agar biaya operasi produksi lebih efisien dan produksinya tetap terjaga,” ujar Menteri Jonan.

Pengelolaan aset migas nasional harus terus didorong untuk dikelola oleh Pertamina dan memberikan manfaat nyata kepada daerah. Untuk itu maka PT PHM dalam KKS baru memiliki saham yang mayoritas, 51% atau lebih dan Participating Interest (PI) 10% dimiliki oleh Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Timur. Ketentuan PI 10% ini merupakan bentuk keberpihakan Pemerintah Pusat kepada daerah penghasil migas. Ini juga merupakan bagian dari implementasi Peraturan Menteri ESDM Nomor 37 Tahun 2016 tentang Ketentuan Penawaran Participating Interest 10% Pada Wilayah Kerja Minyak dan Gas Bumi, yang ditandatangani Menteri Jonan tanggal 25 November 2016.

Lebih lanjut Jonan memberikan arahan bahwa dalam mengelola Blok Mahakam, Pertamina dapat menawarkan saham kepada kontraktor eksisting dan melakukan pengelolaan bersama.

"Penawaran saham bisa mencapai maksimal 39% kepada kontraktor eksisting, dan Pertamina bisa melaksanakan kegiatan operasi produksi bersama-sama dengan kontraktor eksisting," jelas Jonan. OL-2