Negosiasi RI-Freeport Terbuka

PEMERINTAH berkeyakinan negosiasi transisi dengan PT Freeport Indonesia (FI) mengenai Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 1 Tahun 2017 berlangsung jauh lebih baik dan lebih transparan.

Hal itu dikemukakan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati di Kantor Menko Perekonomian, Jakarta, kemarin, terkait dengan PP tentang Perubahan Keempat atas PP Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan, Mineral, dan Batu Bara.

"Saya anggap ini proses agar spirit untuk mengelola pertambangan jauh lebih baik dan bermanfaat bagi masyarakat," kata Sri Mulyani.

Menurut Menkeu, pemerintah termasuk investor ingin mengikuti peraturan dan perundangan. "Kami menjelaskan secara baik kepada investor sehingga mereka tidak menilai pemerintah melakukan berbagai halangan atau kesulitan."

Menkeu menilai peraturan itu tak hanya bisa menjaga keberlanjutan kegiatan ekonomi, tapi juga menjaga konsistensi pemerintah terhadap undang-undang. "Kalau investasi di Indonesia, ya mengikuti aturan perundangan di Indonesia."

Sebelumnya, President dan CEO Freeport McMoRan Inc, Richard C Adkerson, menyatakan pihaknya berupaya mempertahankan hak kontrak karya. "Kami masih tetap berunding dengan pemerintah."(Adi/Nov/Tes/X-3)