Daya Tarik OJK Memang Luar Biasa

BABAK pertama proses pemilihan komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) periode 2017-2022 telah berakhir pekan lalu. Hasilnya cukup membuat heran. Tercatat, jumlah pelamar mencapai 843 orang atau meningkat empat kali lipat daripada saat pemilihan pertama lima tahun silam yang jumlahnya 209 orang.

Menurut Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati yang juga Ketua Panitia Seleksi (Pansel) Pimpinan OJK, dari lamaran yang masuk, hanya 174 peserta telah memenuhi kelengkapan berkas administrasi. Para pelamar akan mengisi tujuh posisi yang terdiri Ketua Dewan Komisioner dan enam anggota.

Tingginya animo para pihak yang melamar menduduki kursi pimpinan OJK tidak lepas dari 'kebesaran' OJK itu sendiri. OJK yang lahir sebagai konsekuensi dari revisi UU BI 2004 membawahkan industri keuangan yang memiliki aset hingga Rp8.200 triliun pada pertengahan tahun lalu.

Magnet OJK membuat para pelamar berasal dari berbagai kalangan,dari birokrat dan mantan birokrat, praktisi, akademi, hingga dengar-dengar politisi. Sah-sah saja jika mereka semua merasa layak untuk masuk dan memimpin OJK.

Yang menarik dari proses pemilihan pimpinan OJK kali ini ialah komposisi yang ingin dicapai pascapemilihan.

Saat ini pimpinan OJK hanya berasal dari dua kubu, yakni eks Bank Indonesia (BI) dan Kementerian Keuangan. Perwakilan dari praktisi ataupun akademisi tidak ada. Padahal, lembaga lain sudah mengakomodasi pola percampuran antara praktisi dan birokrasi. Tengok saja BI. Pimpinannya gabungan antara pejabat karier BI dan mantan praktisi perbankan dan sektor keuangan lainnya. Begitu juga dengan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS).

Sri Mulyani merespons perlunya blended antara pejabat karier dan nonkarier dengan berjanji melakukan review atas hasil kerja yang telah dilakukan para komisioner OJK saat ini.

"Kita akan mencari kandidat yang bisa memperbaiki kinerja, mengoreksi hal-hal yang dianggap lemah industri, dan mengawal visi untuk membangun industri keuangan yang inklusif serta memiliki integritas," ujar Sri Mulyani.

Pansel akan memilih 21 calon anggota Dewan Komisioner OJK untuk diajukan kepada Presiden RI Joko Widodo yang akan menyeleksi 14 calon untuk menjalani uji kelayakan dan kepatutan di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

DPR nantinya akan menyeleksi 14 calon itu menjadi tujuh anggota terpilih Dewan Komisioner OJK 2017-2022. Proses politik pasti akan mewarnai proses pemilihan para komisioner OJK. Namun, kita percaya, dengan transparansi yang telah dibangun Pansel Pimpinan OJK, orang-orang terbaik tidak akan tersingkir hanya karena tidak bisa berpolitik, sebab ongkos ekonominya akan sangat besar. Industri keuangan bisa saja jadi rapuh dan keropos. (Raja Suhud/E-2)