Persepsi Keliru soal Freeport Perlu Diluruskan

PRESIDEN Direktur PT Freeport Indonesia Chappy Hakim menyatakan banyak persepsi publik yang keliru tentang perusahaan yang dia pimpin. Persepsi itu perlu diluruskan agar negara tidak keliru dalam mengambil keputusan yang bisa berdampak kepada warga di Papua.

Dalam kuliah umum di Pascasarjana Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, Jumat (27/1), Chappy menjelaskan masyarakat di Jakarta menganggap Freeport sebagai wilayah tambang yang penuh dengan emas. Bahkan, dalam imajinasi banyak orang, emas itu berbentuk bongkahan yang tinggal diambil.

"Tambang Freeport ada di wilayah yang ekstrem. Dari setiap ton batuan yang diambil hanya bisa didapat beberapa gram tembaga dan jumlah kecil emas," kata Chappy.

Ditambahkan, proses pengolahan yang dilakukan dikontrol secara ketat oleh pejabat Bea dan Cukai serta instansi Indonesia lainnya. Tidak ada hasil tambang yang tidak terdeteksi karena berkaitan dengan pajak dan royalti yang didapat Indonesia.

"Selama operasi sejak 1992-2015, bagian yang diperoleh Indonesia sebesar US$16,1 miliar, sedangkan Freeport McMoran mendapatkan bagian US$10,8 miliar. Artinya, selama ini pemerintah mendapatkan bagian 60%, sedangkan Freeport 40%.

"Pada kesempatan serupa, Juru Bicara Freeport Riza Pratama menyatakan Freeport mulai tertekan dengan larangan ekspor konsentrat. Karena itu, perseroan ingin mengubah Kontrak Karya menjadi Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK). Namun, Riza menegaskan, pihaknya membutuhkan jaminan kestabilan investasi.

Di Yogyakarta, Menko Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan menegaskan Freeport wajib mendivestasikan 51% saham kepada pemerintah Indonesia. Hal itu sesuai dengan PP Nomor 1 Tahun 2017, yang mewajibkan divestasi saham bagi perusahaan tambang yang beroperasi lebih dari 10 tahun. (Tom/Fat/AU/E-4)