Sektor Pengairan Digenjot demi Kedaulatan Pangan

PEMERINTAH gelontorkan biaya Rp22,6 triliun untuk pembangunan infrastruktur pengairan. Infrastruktur berupa dam-parit, embung, long storage, pemanfaatan air sungai, dan sumur dangkal tersebut dapat mengairi sekitar 4,053 juta hektare lahan pesawahan.

"Pembangunan infrastruktur di sektor pengairan demi mengejar cita-cita kemandirian ketahanan pangan," sebut Kepala Biro Perencanaan Kementerian Pertanian Kasdi Subagyono, dalam diskusi kelompok terfokus yang diselenggarakan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) di Bandung, akhir pekan lalu.

Lebih jauh dijelaskan, infrastruktur air untuk mendukung target produksi padi nasional 2017 itu tersebar di Jawa, Sumatra, Kalimantan, Sulawesi, Bali-Nusa Tenggara, Maluku, dan Papua.

"Pembangunan infrastruktur air itu dapat menghasilkan gabah kering giling sebanyak 10 juta ton atau setara Rp40 triliun," imbuh dia.

Pada kesempatan itu juga dijelaskan bahwa untuk tahun ini, pemerintah menargetkan produksi padi sebesar 78,13 juta ton. Dengan produksi sebanyak itu, pemerintah memprediksikan produk domestik bruto di sektor pertanian akan tumbuh 3,89% dengan potensi penyerapan tenaga kerja 34,89 juta orang.

Selain padi, produksi komoditas strategis lain juga diupayakan meningkat. Jagung ditargetkan naik menjadi 25,20 juta ton, kedelai 1,20 juta ton, cabai 2,19 juta ton, dan bawang merah 1,39 juta ton.

Sebagai gambaran, sejak 2015 produksi komoditas pangan strategis Indonesia menunjukkan peningkatan yang signifikan.

Berdasarkan data BPS produksi padi pada 2016 mencapai 79,1 juta ton atau naik 4,97% dari pencapaian pada 2015 sebesar 75,4 juta ton.

OJK sendiri berpendapat potensi dan peluang ekonomi di sektor pertanian ckup besar. Sejak 2010 sektor jasa keuangan turut serta memberikan pembiayaan untuk mencapai kedaulatan di sektor pangan.

Dalam catatan OJK, selama enam tahun terakhir penyaluran kredit ke sektor pangan tumbuh pesat. Pada 2010 sektor pangan menyerap kredit perbankan sebesar Rp189,5 triliun. Enam tahun kemudian angkanya melonjak menjadi Rp638,4 triliun. Deputi Komisioner OJK Slamet Edy Purnomo memaparkan Indonesia memiliki lahan yang luas dan pasar yang besar. Sektor pertanian juga menyerap tenaga kerja paling tinggi. (Ten/E-4)