Bersinergi dalam Identitas Tunggal Kemenhub

DI banyak negara, penerimaan perpajakan menjadi tulang punggung anggaran negara. Tidak terkecuali di Indonesia.

Sayangnya, penerimaan perpajakan di Tanah Air bisa dikatakan belum optimal. Itu paling tidak tecermin dari rasio penerimaan perpajakan terhadap produk domestik bruto (tax ratio) yang masih di kisaran 11%.
Akibat penerimaan perpajakan yang terbatas, ekspansi anggaran pun terbatas. Lagi pula, mana mungkin 70% lebih anggaran kita akan dibiayai utang?

Di sisi lain, Indonesia punya target pertumbuhan ekonomi jangka panjang cukup ambisius, mencapai 7% dalam hitungan beberapa tahun mendatang, dari saat ini sekitar 5%. Sementara itu, tax ratio ditargetkan 14,6%.

Tidak mengherankan jika aparat perpajakan mencari banyak strategi untuk menambah sumber penerimaan. Salah satunya dengan memperluas pendataan sebagai bagian reformasi perpajakan.

Staf Khusus Menteri Keuangan Bidang Kepatuhan Pajak Suryo Utomo mengatakan pajak erat kaitannya dengan data transaksi ekonomi. Di mana ada transaksi ekonomi, di situ ada potensi pajak. Karena itu, pihaknya merancang sinergi data antara Ditjen Pajak dan Ditjen Bea dan Cukai dalam waktu dekat.

Sinergi itu, jelas Suryo, akan melahirkan satu identitas tunggal (single ID) antara nomor pokok wajib pajak (NPWP) dan nomor induk kepabeanan (NIK). Aktivitas ekspor impor akan berdampak kepada penghasilan dan informasi arus barang keluar masuk tersebut sangat dibutuhkan Ditjen Pajak.

“Jadi kami enggak usah minta surat, ‘Eh Anda ekspor apa?’ Tapi otomatis kami bisa dapat informasinya. Sama seperti automatic exchange of information (AEOL), kami dapat data dari luar negeri untuk perpajakan di Indonesia. Jadi prinsipnya, bagaimana kami bisa menggalang data itu yang utama,” terang Suryo.

Ia meyakinkan sinergi itu tidak berarti eksportir-importir akan dipusingkan dengan tambahan persyaratan dokumen. Pada dasarnya, kata dia, reformasi yang dilakukan Kemenkeu tersebut justru merupakan upaya simplifikasi.

Dirjen Bea dan Cukai Heru Pambudi menambahkan sing-le ID sekadar langkah awal. Langkah lanjutannya ialah bagaimana semua transaksi di perpajakan ataupun di Bea dan Cukai bisa diharmonisasi untuk dijadikan perangkat yang dapat memperkuat layanan, juga pengawasan. “Kita perkirakan bisa dilakukan pada kuartal satu ini, termasuk di dalamnya Indonesia single risk management (ISRM) yang sudah mulai berjalan dan kita targetkan selesai Agustus,” terang Heru.

ISRM merupakan sistem database yang menghubungkan data importir dengan 14 kementerian dan lembaga yang terkait dengan proses impor, seperti Ditjen Bea dan Cukai, Badan POM, dan Kementerian Perdagangan.

Tantangan

Direktur Kepatuhan dan Peneriman Ditjen Pajak Yon Arsal mengamini akan ada tantangan bagi pihaknya untuk memenuhi target penerimaan Rp1.307 triliun pada 2017.

“Dengan realisasi Rp1.104 triliun pada 2016. untuk mencapai target 2017 ini, DJP diharapkan tumbuh 18%,” terang Direktur Kepatuhan dan Penerimaan Yon Arsal di Jakarta, Selasa (17/1).

Ia mengaku berharap pada pelaksanaan tahap akhir program amnesti pajak yang akan rampung pada akhir Maret nanti. Dari data, terdapat Rp4.300-an triliun harta yang sudah dideklarasikan, yang bisa diproses menjadi data pajak baru.

Untuk tahun ini, ia mengatakan pihaknya sudah memiliki pemetaaan lebih baik. Ia mencontohkan adanya 400 ribu wajib pajak yang selama ini tidak pernah menyampaikan surat pemberitahuan (SPT) tahunan akhirnya ikut tax amnesty. (E-1)