Genjot Pajak dari Sisi Agama dan Profesional

PAJAK menjadi sumber penerimaan di berbagai negara. Dalam lingkup yang lebih kecil, kegiatan keagamaan seperti di gereja pun sebenarnya sudah mengenal konsep pajak, yaitu persepuluhan yang dilakukan jemaat.

"Saya tahu bapak pendeta dan perwakilan lain sudah terbiasa dengan sepersepuluhan. Ke depan, amnesti pajak masih seperlimaan," ujar Direktur Jenderal Pajak Ken Dwijugiasteadi dalam acara bertajuk Dialog Perpajakan Menteri Keuangan Bersama Pemuka Agama, di Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak, Jakarta, kemarin.

Seperlimaan yang dimaksud Ken ialah 5% tarif pengampunan pajak pada periode tiga. Dia berharap pemuka agama dan jemaat segera ikut program terakhir tersebut.

Eforus HKBP, Pendeta Darwin Lumbantobing, menyatakan pihaknya menghargai inisiatif pemerintah untuk berdialog guna memperlancar keterbukaan pemahaman bahwa pajak ialah kewajiban.

Dikatakannya, persembahan atau dalam hal ini pajak kepada negara juga tercantum dalam Alkitab pada Matius (22:21b).

Amnesti, lanjut Darwin, sebenarnya memiliki pesan teologis berupa kesempatan atau kairos, yaitu pengampunan, tetapi tidak melupakan kewajiban dalam hal ini membayar pajak.

"Ada di sana pengampunan, tapi tidak melupakan tarif 2%, 3%, dan 5% tebusan sesuai periodenya," ujar dia.

"Dialog ini tentunya tidak berakhir di sini. Tentu banyak gereja dan denominasi HKBP di Indonesia, sekitar 5 juta orang, memiliki 30 distrik dan dipimpin oleh seorang preses yang akan kami berdayakan untuk sosialisasikan program pengampunan pajak," tambah Darwin.

Sementara itu, Menteri Keuangan Sri Mulyani masih menaruh harapan besar soal penarikan pajak dari kalangan profesional dan sektor usaha seperti pertambangan.

"Selain usaha kecil-menengah yang kami anggap memang suatu target. Namun, dari sisi jumlah partisipan, kami masih berharap banyak dari sisi profesional dan sektor-sektor," ujarnya dalam acara yang sama.

Pihaknya akan terus melakukan penajaman dari sisi strategi berdasarkan pengalaman periode pertama. Pasalnya target penerimaan pajak 2017 cukup tinggi, yaitu Rp1.750 triliun dengan belanja negara Rp2.080 triliun. (Try/X-11)