Sukuk kembali Jadi Opsi

PERKEMBANGAN ekonomi syariah dewasa ini menjadi momentum bagi pemerintah untuk menambah varian sumber pembiayaan dengan instrumen berbasis prinsip Islami.

Maka itu, surat berharga negara syariah alias sukuk negara dipandang menjadi salah satu sumber pembiayaan potensial, termasuk untuk proyek-proyek infrastruktur yang tengah digeber pemerintah untuk menekan kesenjangan antardaerah.

Saat ini, misalnya, pemerintah sedang mempertimbangkan sumber pendanaan pembangunan light rapid transit (LRT) tahap I untuk di Palembang dan wilayah Jakarta, Bogor, Depok dan Bekasi. Penerbitan sukuk menjadi salah satu opsi yang dijajaki pemerintah.

"LRT kita tadi bicarakan dengan Menteri Perhubungan dan Kementerian Keuangan supaya proyek ini kontinuitasnya selesai 2019. Itu kira-kira proyeknya Rp23 triliun untuk tahap I. Pendanaannya kita cari yang terbaik, sukuk atau apa lah, sedang dikaji," kata Menko Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan di Jakarta, Rabu (11/1).

Dalam kesempatan sama, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengatakan progres pembanguan LRT di Palembang sudah mencapai 30%.

Budi optimistis proyek itu bisa rampung menjelang pelaksanaan Asian Games pada 2018.

"Kita sudah bicara dengan Waskita Karya dan Adhi Karya, kontraknya akan kita tanda tangani bulan ini. Sedang kita pikirkan, payment berikutnya kita akan angsur selama masa pembangunan. Kita akan bicara dengan Menteri Keuangan untuk di-carry dengan pendanaan seperti apa."

Dalam delapan tahun terakhir, total penerbitan sukuk negara mencapai sekitar Rp538 triliun dengan nilai nominal outstanding kurang lebih Rp391 triliun.

Namun, jumlah sukuk berbasis proyek masih relatif minim, kurang dari Rp10 triliun.

Beberapa sukuk berbasis proyek umpama sukuk untuk proyek jalur ganda kereta lintas Cirebon-Kroya Segmen II, atau pembangunan jalur ganda paket A Manggarai-Jatinegara.

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas Bambang Brodjonegoro pernah mengemukakan proyek yang bisa dibiayai sukuk berbasis proyek memang punya kriteria khusus.

Antara lain, halal, proyek infrastruktur jangka panjang, dan relatif kurang diminati swasta sehingga harus dikerjakan pemerintah.

Tahun ini, pemerintah menargetkan penerbitan sukuk berbasis proyek sebesar Rp16,76 triliun. (Adi/Ant/E-1)