Komitmen Tata Kelola Teruji, Patra Jasa Raih Penghargaan CGPI 2025

PT Patra Jasa kembali mencatat pencapaian membanggakan dengan meraih Indonesia Trusted Companies Award dalam ajang Corporate Governance Perception Index (CGPI) Award 2025. Penghargaan yang diselenggarakan oleh The Indonesian Institute for Corporate Governance (IICG) bersama Majalah SWA ini berlangsung di Ballroom Hotel Shangri-La, Jakarta, pada 25 November.

Tahun ini, CGPI mengusung tema Membangun Kapabilitas Dinamis Perusahaan dalam Kerangka Good Corporate Governance, yang mendorong pelaku usaha untuk memperkuat tata kelola yang adaptif dan berkelanjutan. Penilaian CGPI dilakukan melalui evaluasi menyeluruh terhadap konsistensi penerapan prinsip GCG, mulai dari asesmen dokumen hingga wawancara mendalam oleh dewan juri. Berdasarkan seluruh proses tersebut, Patra Jasa berhasil ditetapkan sebagai Perusahaan Terpercaya, sebuah pengakuan atas peningkatan kualitas tata kelola yang terus diperkuat dari tahun ke tahun.

Direktur Utama PT Patra Jasa, Ray SM Daulay, menegaskan bahwa tata kelola perusahaan yang kokoh merupakan fondasi utama keberlanjutan bisnis Patra Jasa.

Baca juga : 20 Perusahaan Sukses Terapkan Tata Kelola Unggul

“Fokus kami adalah membangun kapabilitas dinamis yang selaras dengan prinsip GCG, sehingga seluruh proses bisnis Patra Jasa berjalan secara transparan, terkontrol, dan berkelanjutan. Kami percaya bahwa tata kelola yang kuat bukan sekadar kewajiban, tetapi pondasi penting bagi daya saing perusahaan di masa mendatang,” ujarnya.

Pencapaian ini menjadi penguat bagi Patra Jasa dalam mewujudkan tata kelola perusahaan yang modern dan kompetitif. Melalui beragam inisiatif transformasi, digitalisasi, serta penguatan budaya integritas, Patra Jasa terus memastikan praktik GCG tertanam dalam setiap aspek perusahaan untuk menghadapi dinamika industri.

Dengan diraihnya penghargaan ini, Patra Jasa menegaskan komitmen untuk terus berkembang sebagai perusahaan yang terpercaya, profesional, dan mampu memberikan nilai berkelanjutan bagi seluruh pemangku kepentingan. (E-3)