UNTUK menahan gelombang PHK di sektor industri yang banyak mengimpor bahan baku, pengusaha berharap pemerintah memberikan akses memperoleh bahan baku dengan harga terjangkau.
Hal itu dikemukakan oleh Ketua Umum Asosiasi Persepatuan Indonesia (Aprisindo) Eddy Widjanarko saat menanggapi banyaknya pengusaha alas kaki yang tidak kuasa menghindari PHK seiring melemahnya perekonomian.
"Permintaan turun drastis. Harga bahan baku terus melambung. Saya menyaran kan pemerintah memberi kemudahan bagi kami memperoleh bahan baku. Bila tidak, pengusaha menutup pabrik mereka," kata Eddy, kemarin.
Ketua Dewan Pimpinan Nasional Apindo Anton J Supit menambahkan insentif lain yang bisa diberikan pemerintah ialah menekan tarif listrik industri.
"Penurunan tarif listrik 5% berdampak signifikan kepada kinerja perusahaan."
Ketua Harian Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia Tulus Abadi menilai pemerintah perlu merestrukturisasi tarif listrik secara umum.
"Tarif listrik untuk rumah tangga lebih mahal karena itu konsumtif, sedangkan listrik untuk industri merupakan kebutuhan produktif. Jadi, mestinya disubsidi karena banyak manfaatnya bagi ketenagakerjaan."
Sebelumnya, Sekjen Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia M Rusdo mengakui jumlah pegawai yang terkena PHK sekitar 50 ribu orang.
"Banyak pabrik berhenti berproduksi akibat lonjakan harga bahan baku impor. Pemerintah harus meningkatkan daya beli sehingga produk industri dapat terserap masyarakat," ujar Rusdo.
Direktur Eksekutif Indef Enny Sri Hartati sependapat bahwa penurunan harga BBM dan tarif listrik dapat memperkuat industri.
"Itu mengurangi kerugian pengusaha sehingga dapat mencegah PHK. Industri padat karya seperti pabrik tekstil sangat terbantu karena banyak komponen listriknya. Itu akan terasa sekali."