PEMERINTAH memastikan Tiongkok akan membangun kereta cepat rute Jakarta-Bandung sepanjang 180 km.
Menteri BUMN Rini M Soemarno mengatakan proposal Tiongkok memenuhi persyaratan dari pemerintah Indonesia.
'Negeri Tirai Bambu' memastikan proyek tidak menggunakan anggaran negara, tidak memakai atau mendapatkan jaminan pemerintah, dan menggunakan skema business to business.
Kereta cepat Jakarta-Bandung akan memiliki kecepatan 250-300 km per jam.
Namun, berbeda dengan keinginan pemerintah sebelumnya, kini pihak Tiongkok yang mendapatkan kepemilikan mayoritas di perusahaan patungan pemilik proyek KA cepat Jakarta-Bandung, yakni sebesar 70%.
Menurut Rini, konsorsium badan usaha milik negara (BUMN) Indonesia dan BUMN Tiongkok yang dipimpin China Railway akan bermitra untuk menggarap proyek.
Konsorsium BUMN Indonesia terdiri dari PT Wijaya Karya Tbk, PT Perkebunan Nusantara VIII, PT Kereta Api Indonesia, dan PT Jasa Marga Tbk.
Rini mengatakan pemfinalan negosiasi ditargetkan rampung dalam bulan ini juga.
Pembiayaan kereta cepat akan mendapatkan fasilitas pinjaman dari China Development Bank (CDB) dengan tenor 40 tahun.
"Grace period 10 tahun, 30 tahun pengembalian dengan bunga 2%, fixed," ungkap Rini.
Direktur Utama Wijaya Karya Bintang Perbowo menambahkan, CDB akan memberikan pinjaman US$5 miliar, atau sekitar Rp73,45 triliun.
Sisanya, sebesar Rp10 triliun diambil dari dari ekuitas perusahaan patungan. Pengerjaan proyek diperkirakan memakan waktu tiga tahun.
"Tahun depan bisa ground breaking," ujarnya.
Sebelumnya, Menteri Perencanaan pembangunan Nasional Sofyan Djalil mengungkapkan Jepang telah memastikan tidak ikut proyek kereta cepat Jakarta-Bandung.
Menurut Sofyan yang baru kembali ke Jakarta setelah menemui Kepala Sekretaris Kabinet Jepang Yoshihide Suga di Tokyo, pihak Jepang tidak bisa terlibat proyek tersebut secara B to B.