Pembangunan Jalan Dilengkapi Skema Darurat

MENTERI Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PU-Pera) Basuki Hadimuljono mengatakan pemerintah dalam membangun jalan daerah terpencil dan jalan perbatasan juga menyiapkan skema keadaan darurat agar dapat dimanfaatkan untuk pendaratan pesawat terbang ataupun helikopter. "Jadi memang kawasan itu harus bisa didarati atau seperti di Tol Jagorawi juga dulu ada tempat yang bisa untuk didarati pesawat. Pasti ada untuk security dan emergency-nya," kata Basuki dalam jumpa pers Dua Tahun Kerja Nyata Jokowi-JK di Gedung Bina Graha, Kementerian Sekretariat Negara, Jakarta, Kamis (27/10).

Menurut Basuki, hal itu merupakan kerja sama melalui koordinasi yang dibangun bersama TNI dan Kementerian Pertahanan untuk mengantisipasi keadaan darurat. Dalam laporannya, Basuki menyebutkan beberapa jalan di kawasan daerah terpencil memiliki lebar dan panjang yang berbeda-beda sehingga dapat dimanfaatkan untuk keadaan darurat keamanan. Untuk jalan Trans Papua-Papua Barat, Kementerian PU-Pera mencatat panjangnya mencapai 4.325 km dengan yang sudah tembus sepanjang 3.822 km pada 2016.

Pada anggaran 2017 pembangunan jalan baru akan dilakukan sepanjang 176 km sehingga Papua-Papua Barat akan tersambung jalan sepanjang 4.008 km. Basuki mengatakan, untuk pembangunan jalan di perbatasan Indonesia-Malaysia di Pulau Kalimantan sekitar 1.900 km dan sudah tembus 1.450 km pada 2016. Sejak 2016 hingga 2017, Kementerian PU-Pera menargetkan dapat menembus 1.550 km jalan perbatasan di Kalimantan. "Ini medannya jauh lebih berat karena perbatasan Indonesia dan Malaysia merupakan tebing tinggi perbukitan yang sangat tinggi," ujar Basuki. Selain itu, ada pembangunan jalan batas di Nusa Tenggara Timur yang berbatasan dengan Timor Leste, yang panjangnya mencapai 176 km.