Headline

Ketegangan antara bupati dan rakyat jangan berlarut-larut.

Jangan Tunda Beli Properti

Cri Qanon Ria Dewi
28/10/2016 01:20
Jangan Tunda Beli Properti
()

JANGAN menunda membeli properti karena semakin lama harga kian melonjak. Diperkirakan harga properti di sejumlah kota besar, terutama di kawasan Jabodetabek mengalami rata-rata kenaikan 10% per tahun. Karena itu, mereka yang baru pertama ingin memiliki properti akan semakin sulit mendapatkan karena harga yang kian tidak terjangkau. "Semakin lama menahan diri membeli rumah, berarti akan merogoh kocek lebih dalam untuk mendapatkan hunian di lokasi dan luasan sesuai keinginan," kata Country General Manager Rumah123.com, Ignatius Untung, dalam acara pemaparan hasil Sentiment Survey H2/2016 di Jakarta, Rabu (26/10).

Hasil survei Rumah123.com menyebutkan dari sekitar 3.436 responden yang disurvei, sekitar 49% mengaku belum memiliki rumah. Untung mengkhawatirkan jumlah masyarakat yang tidak memiliki rumah terus bertambah karena harga properti yang kian tidak terjangkau. Ia mengutarakan kondisi tersebut sudah terjadi di Hong Kong. Berdasarkan hasil survei mitra Rumah123.com di Hong Kong, sebanyak 57% responden mengaku tidak memiliki rumah. "Harga properti di Hong Kong sudah sangat mahal, padahal masyarakatnya sudah teredukasi penting memiliki properti," ujar Untung yang memperkirakan sebagian besar responden tersebut bisa dipastikan tidak akan memiliki rumah karena harga yang sangat tinggi.

Kenaikan harga properti di Tanah Air, antara lain diakibatkan banyaknya investor yang menguasai pasar properti. "Jumlah mereka memang tidak begitu besar, hanya 4 responden dari 1.000 responden." Namun, ia memperkirakan para investor tersebut menguasai sekitar 60% hingga 80% nilai rupiaj di pasar properti. "Pasar properti dikuasai 'elite', jumlahnya sangat kecil tapi uangnya luar biasa besar." Belum lagi, tambahnya, bila dana repatriasi tax amnesty yang ditargetkan mencapai Rp1.000 triliun tercapai diperkirakan sebagian besar akan masuk ke sektor properti. "Kalau investornya sebegitu agresif menggerakkan pasar properti artinya harga akan naik."

Sebenarnya, pemerintah telah mendorong masyarakat berpenghasilan rendah untuk memiliki rumah melalui program Sejuta Rumah. Melalui program tersebut, sejumlah kemudahan diberikan, seperti bunga KPR sebesar 5% selama 20 tahun dan uang muka hanya 1%. Namun, hal itu tidak ditanggapi masyarakat secara masif karena alasan mereka yang ingin mendapatkan rumah yang ideal.

"Mereka yang berpenghasilan Rp5 juta ke bawah butuh diedukasi properti karena cara mereka berpikir memiliki dan membeli properti itu bertolak belakang dengan apa yang harusnya dilakukan, jadi banyak di antara mereka yang menunda membeli properti. Kalau semakin menunda makin enggak kebeli," jelasnya. Karena itu, ia mengimbau semua stakeholder, seperti pemerintah, pengembang, maupun pihak yang terkait lainnya agar menggelar kampanye jangan tunda beli rumah.

Daya beli
Pengamat properti yang juga Direktur Housing Urban Development Zulfi Syarif Koto sependapat dengan Untung. Menurut dia, daya beli properti masyarakat berpenghasilan rendah tidak besar, dan mereka lebih mengutamakan kebutuhan lain. "Informasi seputar ketersediaan rumah untuk MBR yang disiapkan pemerintah dengan mekanisme FLPP dan kebijakan lainnya sebenarnya sudah banyak dan menyebar," ujar Zulfi ketika dihubungi, Rabu (26/10).

Meskipun MBR menunda untuk membeli rumah, Zulfi melihat pasokan untuk rumah segmen menengah ke bawah akan selalu ada selama pemerintah komitmen dengan kebijakan di sektor perumahan rakyat. Selain itu, dari sisi pengembang diakuinya memang pasokannya belum bertambah secara cepat karena pengembang membangun berdasarkan permintaan pasar. Selain itu, pengembang menunggu penerapan Paket Kebijakan Ekonomi 13 yang masih belum terlaksana di daerah.

"Pengembang masih menunggu kemudahan perizinan dapat diterapkan di daerah. Saat ini daerah berpatokan dengan peraturan daerah dan masih menunggu peraturan presiden ataupun peraturan pemerintah agar instruksi presiden dalam Paket Kebijakan Ekonomi 13 terkait kemudahan perizinan dapat terlaksana di daerah." Ia memberi contoh para pengembang rumah murah di Banten belum akan menambah lokasi baru karena kemudahan perizinan belum seperti yang diharapkan. Saat ini pengembang di Banten masih fokus menghabiskan persediaan rumah murah yang sudah tersedia di pasar. (Mus/S-4)



Cek berita dan artikel yg lain di Google News dan dan ikuti WhatsApp channel mediaindonesia.com
Editor : Dedy P
Berita Lainnya