Beratkan Maskapai, DPR Minta Pemerintah Kaji Penurunan Tiket Pesawat

ANGGOTA Komisi VII DPR RI Fraksi Gerindra Bambang Haryo Soekartono meminta pemerintah mengkaji lebih dalam perihal penurunan harga tiket pesawat. Menurutnya, kebijakan tersebut memberatkan perusahaan-perusahaan maskapai. 

Saat ini maskapai telah menanggung biaya operasional pesawat yang tinggi mulai dari biaya awak pesawat, bahan bakar avtur, biaya sewa, asuransi dan sebagainya.

"Perlu dilakukan kajian mendalam terhadap kondisi maskapai dan melihat kemampuan tiap maskapai akibat kebijakan tersebut," ujar Bambang dalam keterangan resmi, Sabtu (25/1).

Baca juga : Harga Tiket Pesawat Turun, Jumlah Penumpang Pesawat Melonjak Tembus 1,8 Juta Orang

Ia menegaskan pemerintah perlu memastikan kontinuitas layanan dari setiap maskapai yang ada di dalam industri transportasi udara. Pasalnya, terdapat maskapai baru yakni BBN Airlines Indonesia yang menghentikan operasional rute penerbangan Jakarta-Surabaya-Jakarta (CGK-SUB-CGK) sejak 15 Januari 2025. 

"Maskapai ini sempat diandalkan oleh menteri lama di akhir masa jabatannya. Dengan penghentian rute itu kan jadi gagal total," tudingnya. 

Bambang menyebut kajian mendalam perlu dilakukan oleh Kementerian Perhubungan untuk mengetahui apa yang menjadi penyebab kegagalan maskapai tersebut. 

Baca juga : Penurunan Tiket Pesawat, Angkasa Pura Pangkas Tarif PSC Sebesar 50%

"Jadi bisa diketahui iklim usaha industri penerbangan saat ini. Yang kita harapkan, tentunya para pelaku usaha maskapai dalam negeri ini bisa berkiprah. Karena kita tidak ingin, maskapai asing yang menguasai rute penerbangan kita," harapnya.

Politikus Partai Gerindra itu juga menyarankan agar pemerintah perlu mengatur harga tiket pesawat di peak season atau musim puncak saat libur Lebaran mendatang. Hal ini untuk memastikan masyarakat tidak menemui kesulitan mendapatkan tiket pesawat saat liburan.  

"Misalnya, saat peak season tidak mengatur harga tiket lebih murah dibandingkan reguler. Karena bila terjadi ketidakseimbangan supply and demand, masyarakat akan kesulitan mendapatkan tiket. Akhirnya masyarakat dirugikan," pungkasnya. (J-3)