Kementerian UMKM Siap Sinergi dengan PNM untuk Tingkatkan Kualitas Pelaku UMKM

KEMENTERIAN Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) akan bersinergi dengan PT Permodalan Nasional Madani (PNM) dalam upaya mendorong peningkatan kualitas pelaku UMKM di tanah air. 

Menteri UMKM, Maman Abdurrahman menjelaskan, PMN sebagai entitas usaha yang fokus pada pemberdayaan masyarakat paling bawah menjadi contoh baik bagi pemerintah dalam upaya menumbuhkembangkan kualitas hidup UMKM. Untuk itu, demi memasifkan upaya meningkatkan kesejahteraan rakyat dari akar rumput, Kementerian UMKM siap menjalin kerja sama yang erat dengan PNM.

"Saya pastikan keberadaan Kementerian UMKM ini adalah untuk bersama-sama menyukseskan keorganisasiaan PNM ke depan," kata Maman dalam keterangannya, Sabtu (9/11).

Baca juga : 27 Ribu UMKM di Pekanbaru Disiapkan untuk Program Makan Bergizi Gratis

Lebih lanjut, Maman mengapresiasi langkah-langkah PNM dalam pemberdayaan masyarakat sehingga mampu menggaet nasabah hingga 15 juta. Menurutnya, kontribusi PNM terhadap perekonomian rakyat sangat dirasakan manfaatnya dan sudah sepatutnya untuk terus ditingkatkan.

"Ini membuktikan, PNM Mekar ini harus kita jaga, karena ini bukan hanya aset biasa tapi aset bangsa yang paling penting dan bersentuhan langsung sama masyarakat paling bawah," jelas Maman. 

Maman menegaskan, kesiapan untuk menyukseskan program besar dari Presiden Prabowo Subianto untuk mengangkat ekonomi rakyat dengan berbagai kebijakan yang proaktif. Menurutnya UMKM menjadi kekuatan ekonomi rakyat yang sudah terbukti mampu menahan krisis seperti saat pandemi Covid-19 sehingga ekonomi Indonesia tidak terlalu terpuruk.

Baca juga : Produk UMKM Pontianak Tembus Pasar Malaysia, Bea Cukai Lepas 4,8 Ton Barang Ekspor

"Ada satu narasi besar yang selalu di angkat Presiden Prabowo, yakni ekonomi kerakyatan. Presiden ingin setiap kebijakan harus melihat aspek kepentingan rakyat. Jadi langkah kebijakan politik pemerintah, beliau ingin ada afirmasi action yang konkret untuk pelaku UMKM," ungkapnya.

Untuk itu ke depan, Kementerian UMKM siap menjalin kemitraan yang lebih erat dengan PNM dalam mewujudkan misi besar pemerintah untuk menyejahterakan rakyat. Bersama PNM, Maman yakin akselerasi peningkatan kelas UMKM dapat terwujud dengan lebih mudah.

Sebagai upaya untuk memudahkan dalam pengembangan UMKM agar naik kelas, akan dilakukan klasterisasi sesuai dengan bidang usahanya. Untuk itu Kementerian UMKM akan membuat satu supper apps yang diharapkan mampu mengonsolidasi seluruh platform di sektor UMKM. 

Baca juga : Komisi VII DPR Apresiasi Kebijakan Penghapusan Utang UMKM

"Sekarang ini saya yakin ada satu klaster dari 15 juta (nasabah) ini. Nanti kita coba integrasikan dengan SIDT (Sistem Informasi Data Tunggal). Kita lakukan diagnosis lalu kita treatment masalah dan kendala dari UMKM itu apa dan dimana," beber Maman.

Maman berharap ada masukan dari PNM atau dari stakeholder lainnya dalam rangka memperbaiki ekosistem UMKM di Indonesia. Dia berharap dengan sinergi dan komunikasi yang baik dengan berbagai pihak upaya pengembangan UMKM sebagai kekuatan ekonomi Indonesia bisa dilakukan bersama-sama.

"Insha Allah temen-teman nanti kita ada dialog, kalau ada saran-saran silakan (disampaikan). Bagi saya kita semua ini sama, kita setara," tuturnya.

Baca juga : HIPMI Jaya dan Kementerian UMKM Perkuat Sinergi untuk Mendukung Ekosistem UMKM Indonesia

Ditempat yang sama, Direktur Utama PNM Arief Mulyadi, menegaskan siap mendukung pendataan pada berbagai jenis usaha yang akan dilakukan oleh Kementerian UMKM. 

“Kami saat ini telah memiliki data aktif 15,2 juta usaha ultra mikro dan jika diakumulasi jumlah nasabah yang telah kami layani sebanyak 21,2 juta nasabah. Kami berharap data ini akan semakin melengkapi kebutuhan data yang dibutuhkan oleh Kementerian UMKM," tutur Arief. 

Ia menambahkan, kedatangan Menteri UMKM ke PNM semakin menguatkan semangat Insan PNM dalam memberdayakan UMKM melalui pembiaayaan dan pendampingan berkelanjutan. 

“Perlu digarisbawahi bahwa PNM dalam memberikan modal selalu beriringan dengan program pendampingan yang kami sebut sebagai program pengembangan kapasitas usaha,” pungkasnya. (H-2)