Family Office Harus Didukung Kepastian Hukum dan Keamanan Data

EKONOM dari Institute for Development of Economics and Finance (Indef), Ariyo DP Irhamna menilai rencana membangun Family Office atau Kantor Keluarga untuk menarik investor asing yang memiliki potensi pencucian uang. Pasalnya Indonesia masih tertinggal dalam aspek kepastian hukum, keamanan data, hingga kelembagaan ekonomi.

"Pemerintah sepertinya sangat latah, dan terkesan ikut-ikutan. Padahal wealth family melakukan investasi di family office dengan kalkulasi yang tidak hanya mempertimbangkan aspek investasi, namun juga aspek lain, seperti aspek kelembagaan ekonomi, keamanan data, kepastian hukum, dan lainnya," ujarnya kepada Media Indonesia, Selasa (2/7).

Menurutnya aspek-aspek tersebut masih belum matang bagi Indonesia. Bahkan hal itu merupakan kelemahan yang sering kali dimanfaatkan oleh oknum-oknum tertentu, termasuk untuk pencucian uang.

Baca juga : Luhut soal Family Office: Uang Orang Tajir Nangkring di Indonesia

Ariyo menyebut bahwa mega proyek Ibu Kota Nusantara (IKN) belum mampu menarik banyak investor asing. Padahal berbagai kebijakan ramah investor terus diterapkan pemerintah termasuk rencana Family Office.

"Seperti yang kita ketahui bahwa ketiga hal tersebut Indonesia masih sangat tertinggal. Hal tersebut terbukti mega proyek IKN tidak mampu menarik investor dunia. Bahkan, Presiden sudah mengunjungi Elon Musk tapi ternyata tidak jadi investasi, malahan Tesla investasi di Vietnam," imbuhnya.

Untuk menarik investor untuk yang berkualitas, pemerintah tidak perlu terburu-buru dalam memberlakukan kebijakan. Paling penting adalah memperbaiki kepastian hukum sehingga investor asing merasa aman untuk menamkan modalnya di Indonesia.

"Jadi, pemerintah jika ingin menarik investasi asing yang berkualitas, harus memperbaiki kepastian hukum dan bisnis, kelembagaan ekonomi," tandasnya. (Van/Z-7)